TOPIK
Mahkamah Konstitusi
-
Tanggapan Praktisi Hukum Sulut Terkait Putusan MK Wartawan Tak Bisa Langsung Dijerat Pidana: Sepakat
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan, bahwa wartawan tidak bisa langsung dijerat pidana. Hal ini mendapat tanggapan positif dari praktisi hukum sulut.
-
Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil, Berikut Isi Putusan MK
Dengan begitu, penempatan anggota Polri pada jabatan non-kepolisian tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan izin Kapolri.
-
Dua Karyawan Swasta Gugat UU Pajak Penghasilan ke MK, Ini Poinnya
Bersama dengan Mahkamah Agung (MA), MK bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
-
Tunjangan Pensiun Anggota DPR RI Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Ini Tanggapan Wakil Ketua
Ia menanggapi gugatan warga terkait tunjangan pensiun anggota DPR yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Aturan Baru MK Soal Mantan Narapidana Jadi Calon di Pilkada, Berikut Perubahannya
Pun dengan terpidana di bawah 5 tahun, bisa langsung mencalonkan diri usai menjalani masa tahanan.
-
Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris di BUMN, Ini Alasan MK
Jabatan wakil menteri memiliki beban kerja yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus.
-
Rekam Jejak Inosentius Samsul Calon Hakim Mahkamah Konstitusi, Lama di DPR RI
Saat ini sedang dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhdap calon hakim.
-
Aturan Pendidikan Dasar Gratis, Pemerintah Wajib Sediakan Anggaran
Anggaran pendidikan juga harus berfokus pada pendidikan dasar, bukan jenjang pendidikan yang lain.
-
Aturan Baru Mahkamah Konstitusi Untuk Pimpinan Organisasi Advokat, Dilarang Rangkap Jabatan
Selain itu, MK melarang pimpinan organisasi advokat merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik.
-
Menteri dan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan, Ini Putusan MK
Dalil pemohon yang menilai adanya putusan MK yang melarang rangkap jabatan bagi menteri juga berlaku untuk wakil menteri.
-
Hasil Sidang Gugatan Syarat Capres dan Cawapres Minimal Berpendidikan S1, Ini Pertimbangannya
Ia meminta supaya syarat minimal capres-cawapres dari yang semula minimal SMA sederajat menjadi lulusan S1.
-
Sah, MK Putuskan Pemilu dan Pilkada Tak Lagi Serentak Mulai 2029, Ini Rincinya
Pelaksanannya harus ada jeda maksimal 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.
-
Daftar 9 Permohonan Penarikan PHPU yang Dikabulkan MK di Sesi 1 Sidang Dismissal, Satu dari Sulut
Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan sembilan penarikan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Pemohon dalam Sesi 1 sidang dismissal
-
Jadwal Pembacaan Putusan Akhir Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2024 oleh MK, Dipercepat
Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz mengatakan langkah ini sejalan dengan prinsip MK yang menerapkan speedy trial.
-
Pasca Putusan MK, 4 Parpol di Sulut Bisa Usung Calon di Pilgub Tanpa Koalisi
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan ambang batas mengusung calon di Pilkada 2024.
-
Nasib Partai Non Seat di Pilkada 2024, Begini Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan partai non seat alias tidak memiliki kursi di DPRD dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubenur.
-
Eks Napi Korupsi di Sumatera Barat Menang Gugatan di MK, KPU RI Harus PSU Khusus DPD RI Sumbar
Imran diketahui melayangkan gugatan ke MK, lantaran namanya tak terdata di daftar calon tetap (DCT).
-
Jawaban Presiden Jokowi Soal Putusan MA, Calon Kepala Daerah Tak Harus 30 Tahun
Diketahui, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Partai Garuda terkait dengan batas usia kepala daerah, baik calon gubernur dan wakil gubernur.
-
Anwar Usman Gugat Lagi ke Majelis Kehormatan MK, Ini Tuntutannya
Lebih lanjut, Zico selaku pelapor meminta MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim Konstitusi Anwar Usman.
-
Anwar Usman Tak Setuju Suhartoyo Jadi Ketua MK, Hakim Konstitusi Terima Laporan Surat Keberatan
Anwar Usman keberatan hakim konstitusi Suhartoyo diangkat sebagai Ketua MK, pengganti dirinya.
-
Hakim Suhartoyo Disepakati Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi Gantikan Anwar Usman
Hakim Suhartoyo Disepakati menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, gantikan Anwar Usman yang dicopot setelah terbukti melanggar etik.
-
Nasib Anwar Usman Pascadiberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Ketua MK, Ini Pelanggarannya
Jimly menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.
-
Isi Gugatan Alamas Tsaibbbirru yang Dikabulkan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres, Jadi Putusan
Ternyata Almas Tsaibbirru yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta ini adalah putra sulung aktivis antikorupsi Boyamin Saiman.
-
Kejanggalan dan Keanehan Putusan MK Soal Gugatan Batas Usia Capres dan Cawapres, Diungkap Dua Hakim
Terkait hal tersebut, Arief merasa ada keganjilan pada lima perkara a quo yang ditangani MK soal batas usia capres dan cawapres.
-
Jawaban Ketua MK Soal Gugatan Batasan Usia Minimal Capres dan Cawapres
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan sidang putusan soal usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)
-
Segini Total Harta Kekayaan Anwar Usman Pasca Terpilih Lagi Jadi Ketua MK, Meningkat Signifikan
Untuk menjadi catatan, selama menjadi Ketua MK, harta kekayaan Anwar Usman mengalami peningkatan secara signifikan.
-
Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Inilah Profil 9 Hakim MK Penentu Nasib Indonesia 2019-2024
Inilah 9 Hakim Mahkamah Konstitusi, penentu nasib Indonesia 2019-2024.