Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Mahkamah Konstitusi

Index A-Z

Ini Alasan Kemenaker Belum Umumkan UMP 2026, Ada Formula Baru

Pernyataan ini sekaligus menjawab kebingungan masyarakat, serikat pekerja, serta pemerintah daerah yang sejak pagi menantikan pengumuman UMP 2026.

Sabtu, 22 November 2025
Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil, Berikut Isi Putusan MK

Dengan begitu, penempatan anggota Polri pada jabatan non-kepolisian tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan izin Kapolri.

Sabtu, 15 November 2025
Setelah MK Larang Rangkap Jabatan, Ini 15 Petinggi Polri Aktif yang Masih Duduki Kursi Sipil

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang anggota Korps Bhayangkara menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun.

Sabtu, 15 November 2025
Putusan Bersejarah MK: Polisi Aktif Tak Boleh Lagi Duduki Jabatan Sipil, Harus Mundur atau Pensiun

Anggota polisi aktif diputuskan tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Kamis, 13 November 2025
Breaking News: MK Putuskan Anggota Polri Tidak Bisa Lagi Emban Jabatan Sipil di Luar Institusi

Breaking News. MK Putuskan Anggota Polri Tidak Bisa Lagi Emban Jabatan Sipil di Luar Institusi.

Kamis, 13 November 2025
Organisasi Advokat Bukan Alat Negara: Membantah soal 'Tujuh Organisasi Advokat Sah'

Sebagai advokat yang justru berada di dalam salah satu dari tujuh organisasi yang disebut, saya menolak keras pandangan tersebut

Selasa, 11 November 2025
UMP Sulut 2026 Diminta Naik 8 Persen, KSBSI Beber Alasan, Demi Dongkrak Daya Beli Buruh

Alasan kenapa KSBSI Sulut menuntut kenaikan UMP 2026 sebesar 8 persen dipaparkan oleh Korwil KSBSI Sulawesi Utara, Jack Andalangi.

Sabtu, 8 November 2025
Kabar Baik, MK Putuskan Masyarakat Adat Tak Perlu Minta Izin Pemerintah untuk Buka Kebun di Hutan

MK resmi memutuskan bahwa masyarakat adat tidak lagi wajib mengantongi izin dari pemerintah untuk mengelola atau membuka kebun

Jumat, 17 Oktober 2025
MK Tegaskan Syarat Capres-Cawapres Minimal SMA, Vebry: 'Yang Penting Lulus Akal Sehat'

Negara ini bukan perusahaan yang sedang menyeleksi direktur utama, tapi republik yang memberi mandat kepada rakyat untuk menentukan pemimpin

Sabtu, 11 Oktober 2025
Dua Karyawan Swasta Gugat UU Pajak Penghasilan ke MK, Ini Poinnya

Bersama dengan Mahkamah Agung (MA), MK bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Selasa, 7 Oktober 2025
Dinilai Tak Masuk Akal, Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR Digugat Warga ke MK: Kerja Hanya Lima Tahun

Gugatan itu menyoroti aturan yang memberi uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI, meski masa jabatan mereka hanya lima tahun.

Rabu, 1 Oktober 2025
Aturan Baru MK Soal Mantan Narapidana Jadi Calon di Pilkada, Berikut Perubahannya

Pun dengan terpidana di bawah 5 tahun, bisa langsung mencalonkan diri usai menjalani masa tahanan.

Kamis, 28 Agustus 2025
Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris di BUMN, Ini Alasan MK

Jabatan wakil menteri memiliki beban kerja yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus.

Kamis, 28 Agustus 2025
Rekam Jejak Inosentius Samsul Calon Hakim Mahkamah Konstitusi, Lama di DPR RI

Saat ini sedang dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhdap calon hakim.

Rabu, 20 Agustus 2025
Aturan Baru Mahkamah Konstitusi Untuk Pimpinan Organisasi Advokat, Dilarang Rangkap Jabatan

Selain itu, MK melarang pimpinan organisasi advokat merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik.

Rabu, 30 Juli 2025
Menteri dan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan, Ini Putusan MK

Dalil pemohon yang menilai adanya putusan MK yang melarang rangkap jabatan bagi menteri juga berlaku untuk wakil menteri.

Kamis, 17 Juli 2025
Hasil Sidang Gugatan Syarat Capres dan Cawapres Minimal Berpendidikan S1, Ini Pertimbangannya

Ia meminta supaya syarat minimal capres-cawapres dari yang semula minimal SMA sederajat menjadi lulusan S1.

Kamis, 17 Juli 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Pakar Hukum Sulut Nilai MK Ciptakan Paradoks Konstitusional

"Patut diduga putusan ini merupakan titipan dari lawan politik Prabowo," ujar akademisi yang juga Direktur Eksekutif Kadin Sulawesi Utara ini.

Kamis, 3 Juli 2025
MK Putuskan Siswa SD-SMP Swasta Dapatkan Pendidikan Gratis, Begini Tanggapan Diknas Sulawesi Utara

Mahkamah Konstitusi putuskan Siswa SD-SMP Swasta dapatkan Pendidikan Gratis. Diknas Sulawesi Utara beri tanggapan.

Rabu, 2 Juli 2025
Alasan MK Putuskan Pemilu dan Pilkada Dipisah

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa pemisahan ini diperlukan demi menjaga kualitas demokrasi, efektivitas penyelenggaraan, dan mencegah kelelahan

Sabtu, 28 Juni 2025

1 2 3 4 ⟩⟫

Berita Terkini

Lirik Lagu Bukan Gurauan - Azizah Maumere

56 detik lalu

Gen-Z-dominasi-pertumbuhan-nasabah-tabungan-emas-Pegadaian.jpg

Update Harga Emas di Pegadaian Jumat 16 Januari 2026: Galeri 24 dan UBS Dijual Segini Per Gram

5 menit lalu

Identitas, Kronologi dan Modus Residivis Sekap Lalu Nodai Ibu Muda di Minsel, Korban Diimingi Loker

13 menit lalu

Daftar Wilayah Sulawesi Utara Berpotensi Hujan, Jumat 16 Januari 2026 Siang

28 menit lalu

TAG

Mahkamah Konstitusi

Pernyataan ini sekaligus menjawab kebingungan masyarakat, serikat pekerja, serta pemerintah daerah yang sejak pagi menantikan pengumuman UMP 2026.

Dengan begitu, penempatan anggota Polri pada jabatan non-kepolisian tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan izin Kapolri.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang anggota Korps Bhayangkara menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun.

Anggota polisi aktif diputuskan tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Breaking News. MK Putuskan Anggota Polri Tidak Bisa Lagi Emban Jabatan Sipil di Luar Institusi.

Sebagai advokat yang justru berada di dalam salah satu dari tujuh organisasi yang disebut, saya menolak keras pandangan tersebut

Alasan kenapa KSBSI Sulut menuntut kenaikan UMP 2026 sebesar 8 persen dipaparkan oleh Korwil KSBSI Sulawesi Utara, Jack Andalangi.

MK resmi memutuskan bahwa masyarakat adat tidak lagi wajib mengantongi izin dari pemerintah untuk mengelola atau membuka kebun

Negara ini bukan perusahaan yang sedang menyeleksi direktur utama, tapi republik yang memberi mandat kepada rakyat untuk menentukan pemimpin

Bersama dengan Mahkamah Agung (MA), MK bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Gugatan itu menyoroti aturan yang memberi uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI, meski masa jabatan mereka hanya lima tahun.

Pun dengan terpidana di bawah 5 tahun, bisa langsung mencalonkan diri usai menjalani masa tahanan.

Jabatan wakil menteri memiliki beban kerja yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus.

Saat ini sedang dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhdap calon hakim.

Selain itu, MK melarang pimpinan organisasi advokat merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik.

Dalil pemohon yang menilai adanya putusan MK yang melarang rangkap jabatan bagi menteri juga berlaku untuk wakil menteri.

Ia meminta supaya syarat minimal capres-cawapres dari yang semula minimal SMA sederajat menjadi lulusan S1.

"Patut diduga putusan ini merupakan titipan dari lawan politik Prabowo," ujar akademisi yang juga Direktur Eksekutif Kadin Sulawesi Utara ini.

Mahkamah Konstitusi putuskan Siswa SD-SMP Swasta dapatkan Pendidikan Gratis. Diknas Sulawesi Utara beri tanggapan.

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa pemisahan ini diperlukan demi menjaga kualitas demokrasi, efektivitas penyelenggaraan, dan mencegah kelelahan

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved