Kampus Bukan Pabrik

Oleh: 
Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd
Alumnus STF Seminari dan IAIN Manado

DI saat negara mulai tergoda mengukur mutu pendidikan tinggi dari seberapa cepat lulusan terserap pasar, ada bahaya yang pelan-pelan mengendap: kampus dibaca hanya sebagai mesin pasokan tenaga kerja. Padahal, perguruan tinggi bukan terminal distribusi ijazah, melainkan ruang pembentukan akal budi. Jika kampus dipaksa tunduk sepenuhnya pada logika industri jangka pendek, bangsa ini sedang menukar kedalaman berpikir dengan pragmatisme sesaat, lalu menganggapnya sebagai kemajuan. Di era digital dan post-truth, pertukaran itu sangat mahal: masyarakat yang tidak terlatih berpikir akan mudah diperalat oleh informasi yang serbacepat, emosional, dan menyesatkan. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menegaskan bahwa literasi media dan informasi diperlukan agar warga mampu berhadapan secara kritis dengan informasi, menavigasi ruang daring secara aman, dan membangun kepercayaan dalam ekosistem digital; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pun menempatkan kompetensi masa depan sebagai gabungan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai, bukan sekadar keahlian teknis. 

Salah Paham tentang Relevansi

Wacana menghapus jurusan yang dianggap tidak relevan sebenarnya bertolak dari persoalan yang lebih dalam: definisi relevansi yang terlalu sempit. Bila relevansi hanya diukur dari kebutuhan bisnis dan industri hari ini, maka jurusan-jurusan yang menopang nalar kritis, memori kolektif, kebudayaan, etika, dan analisis sosial akan terus dicurigai sebagai beban. Padahal sebuah bangsa tidak hidup dari ekonomi saja. Ia hidup dari bahasa, sejarah, nilai, tradisi berpikir, imajinasi moral, dan kapasitas memahami dirinya sendiri. Karena itu, pertanyaan yang tepat bukan “jurusan apa yang tidak relevan?”, melainkan “relevansi jenis apa yang sedang kita cari, dan untuk horizon waktu berapa lama?”. Pendidikan tinggi yang baik harus relevan bagi pasar, tetapi juga relevan bagi peradaban. UU Nomor 12 Tahun 2012 justru menegaskan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperhatikan nilai humaniora, menghasilkan insan berbudaya dan kreatif, serta memperkuat daya saing bangsa secara berkelanjutan.

Di titik ini, gagasan “jurusan tidak relevan” harus dibaca dengan hati-hati. Ada jurusan yang lulusannya memang langsung masuk ke sektor produksi, teknologi, layanan publik, kesehatan, atau industri kreatif. Ada pula jurusan yang tidak menghasilkan output ekonomi secara langsung, tetapi justru menyediakan perangkat intelektual yang membuat masyarakat tidak jatuh ke dalam simplifikasi. Filsafat, sejarah, sosiologi, antropologi, ilmu politik, sastra, dan pendidikan bukanlah ornamen kampus. Semuanya membangun kemampuan memahami struktur persoalan, membaca konteks, dan menilai asumsi. John Dewey dalam Democracy and Education (1916) melihat pendidikan sebagai proses hidup itu sendiri, bukan sekadar persiapan kerja. Dari sini jelas bahwa kampus tidak boleh hanya mengajarkan apa yang berguna untuk hari ini, melainkan juga apa yang membuat manusia sanggup menghadapi perubahan esok.

Masalahnya, dalam perdebatan publik, kata “relevan” sering dipakai seolah-olah ia netral. Padahal ia memuat ideologi. Jika “relevan” berarti hanya yang segera menghasilkan keuntungan finansial, maka pendidikan tinggi sedang diperas menjadi komoditas. Jika “relevan” berarti yang membuat manusia mampu berpikir, berempati, menimbang, membandingkan, menyusun argumen, dan memperbaiki kesalahan, maka hampir semua bidang ilmu menjadi relevan dengan cara yang berbeda. Di sinilah negara perlu berhenti bertanya secara dangkal. Kampus bukan hanya tempat menyiapkan pegawai, tetapi tempat membentuk warga yang sanggup memahami kebijakan, mengawasi kekuasaan, dan menuntut pertanggungjawaban publik. Tanpa itu, demokrasi menjadi prosedur kosong.

Akar Masalah: Daya Pikir, Bukan Jurusan

Keluhan bahwa banyak lulusan perguruan tinggi sulit menjelaskan apa yang mereka pelajari, tidak memahami isi skripsinya sendiri, atau gagap ketika diminta memetakan cara berpikirnya, seharusnya tidak langsung dijawab dengan menyalahkan nama jurusan. Yang lebih mendasar adalah kegagalan membangun daya pikir. Kampus yang baik tidak menuntut mahasiswa sekadar hafal, tetapi menuntut mereka mengerti struktur ilmu, mampu menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, serta sanggup menjelaskan mengapa sebuah simpulan diambil. Keterampilan ini jauh lebih penting daripada sekadar bisa menjawab soal ujian. OECD dalam pembahasan Critical Thinking menempatkan berpikir kritis sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan mengevaluasi alasan secara sadar; ini bukan keterampilan kosmetik, melainkan inti dari kemampuan belajar sepanjang hayat.

Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970) menyebut pendidikan yang hanya menjejalkan informasi sebagai model “bank”, yakni model yang memindahkan hafalan dari dosen ke mahasiswa tanpa dialog. Bila pola ini yang dominan, mahasiswa lulus tanpa benar-benar mengalami proses intelektual. Mereka mungkin punya catatan, tetapi tidak punya struktur. Mereka mungkin punya ringkasan, tetapi tidak punya sintesis. Mereka mungkin punya nilai, tetapi belum tentu punya kemampuan menalar. Maka, persoalan terbesar kampus Indonesia bukan hanya kurikulum yang terlalu teoretis atau terlalu praktis, melainkan kurikulum yang gagal membentuk kebiasaan berpikir. Yang diperlukan adalah pendidikan yang melatih mahasiswa membaca, merumuskan masalah, menilai bukti, menyusun argumen, dan menguji asumsi. Tanpa itu, semua ilmu mudah berubah menjadi potongan-potongan pengetahuan yang tercecer.

Pengalaman kerja pun sering disalahpahami. Banyak orang merasa “berpengalaman” hanya karena lama bekerja. Padahal pengalaman baru bernilai ketika diekstraksi menjadi pengetahuan dan keterampilan yang terstruktur. Pengalaman yang tidak direfleksikan hanya akan menjadi rutinitas. Pengalaman yang tidak ditulis, diuji, dan dibandingkan dengan teori hanya akan menjadi memori praktis yang rapuh. Di sini kampus dan dunia kerja seharusnya saling menguatkan. Kampus mengajarkan kerangka berpikir, sementara dunia kerja menyediakan ruang uji. Tetapi bila kampus tidak mengajarkan kerangka berpikir sejak awal, maka dunia kerja akan menerima lulusan yang tampak sibuk, tetapi tidak sanggup menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan. Itulah sebabnya problem pengangguran lulusan tidak bisa dibaca sebagai semata-mata akibat “jurusan yang tidak relevan”. Sering kali yang hilang justru kemampuan dasar untuk memahami relevansi itu sendiri.

Zygmunt Bauman dalam Liquid Modernity (2000) menggambarkan modernitas sebagai sesuatu yang cair, berubah cepat, dan sulit dipatok. Dunia kerja kita bergerak seperti itu: jabatan berubah, alat berubah, algoritma berubah, dan pola komunikasi berubah. Dalam dunia seperti ini, lulusan yang hanya punya keterampilan teknis tanpa nalar adaptif akan cepat usang. Karena itu pendidikan tinggi harus menanamkan kemampuan belajar mandiri, disiplin, dan etos kerja, bukan hanya pemahaman sesaat atas satu keterampilan. Vokasi tentu harus lebih praktis, tetapi tidak boleh kehilangan fondasi intelektualnya. Vokasi yang baik bukan pelatihan mekanis; ia adalah pendidikan terapan yang tetap mengembangkan logika, ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi. Sebab kerja masa depan menuntut bukan hanya tangan yang terampil, melainkan kepala yang mampu belajar ulang.

Etika, Humaniora, dan Martabat Pendidikan

Ada sisi pendidikan tinggi yang tak boleh dilupakan: dimensi etis dan humanistik. Kampus bukan hanya tempat memproduksi kompetensi kerja, tetapi tempat membangun martabat manusia. Martha Nussbaum dalam Not for Profit (2010) berargumen bahwa demokrasi memerlukan humaniora karena warga negara yang baik harus mampu berempati, menilai keadilan, dan melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Ini sangat penting bagi Indonesia, karena bangsa majemuk tidak akan bertahan hanya dengan efisiensi ekonomi. Ia bertahan karena warga mampu saling memahami, membatasi diri, dan menghormati perbedaan. Maka, ketika ada suara-suara yang ingin menyingkirkan jurusan tertentu karena dianggap tidak menghasilkan keuntungan langsung, sebenarnya yang dipertaruhkan bukan hanya bidang studi, melainkan kualitas kewargaan itu sendiri.

Clifford Geertz dalam The Interpretation of Cultures (1973) mengingatkan bahwa manusia hidup dalam jejaring makna yang ia tenun sendiri. Pendidikan tinggi harus membantu manusia memahami jejaring makna itu, bukan memotongnya menjadi angka dan target. Karena itu, jurusan ilmu sosial, humaniora, dan seni tidak bisa diperlakukan sebagai pelengkap sentimental. Di sanalah mahasiswa belajar membaca simbol, identitas, sejarah, trauma sosial, konflik nilai, dan ketegangan budaya. Dalam masyarakat yang kian bising, kemampuan membaca manusia menjadi sama pentingnya dengan kemampuan mengoperasikan mesin. Bahkan sering kali lebih penting. Sebab mesin yang canggih sekalipun tetap akan menimbulkan masalah jika dijalankan oleh manusia yang tidak memahami manusia lain.

Etika juga menyangkut pembentukan karakter intelektual. Lulusan yang cerdas tetapi tidak jujur akan membahayakan organisasi. Lulusan yang pandai tetapi tidak disiplin akan menyulitkan tim. Lulusan yang cepat tetapi tidak teliti akan menghasilkan keputusan yang rapuh. Karena itu, pendidikan tinggi harus mengajarkan lebih dari sekadar keterampilan. Ia harus menanamkan kebiasaan bersikap jujur terhadap data, setia pada metodologi, bersedia dikritik, dan terbuka untuk belajar. Kualitas seperti ini tidak lahir dari hafalan semata. Ia tumbuh dari budaya akademik yang benar: diskusi yang serius, bacaan yang cukup, bimbingan yang sungguh-sungguh, dan evaluasi yang menuntut pertanggungjawaban intelektual. Jika semua itu hilang, kampus memang tetap ramai, tetapi substansinya menipis.