Membaca Pidato Presiden Prabowo

Ajakan Presiden untuk kembali pada semangat gotong royong menemukan resonansi dalam tradisi agama-agama.

Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti (2020) menegaskan, “Kita tidak bisa membangun masa depan dengan individu yang terisolasi, tetapi dengan solidaritas yang melibatkan semua orang.” Dalai Lama dalam bukunya The Art of Happiness (1998) menambahkan, “Jika ingin membuat orang lain bahagia, praktikkan belas kasih. Jika ingin diri sendiri bahagia, praktikkan belas kasih.”

Sementara KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengingatkan, “Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu” (Greg Barton, Gus Dur: The Authorized Biography, 2010).

Kutipan lintas agama ini menegaskan bahwa persatuan sejati hanya lahir dari solidaritas yang melampaui sekat identitas—dan itu harus diwujudkan dalam kebijakan yang adil.

Dari Retorika ke Kebijakan

Seruan persatuan hanya akan bermakna jika diturunkan menjadi tindakan nyata. Ada tiga langkah penting:
1. Kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.
2. Penguatan institusi demokrasi agar kontrol publik berjalan.
3. Mekanisme partisipasi yang memberi ruang bagi rakyat untuk bersuara tanpa rasa takut.
Tanpa itu, persatuan bisa menjadi rapuh dan gotong royong hanya tinggal jargon.

Penutup

Pidato Presiden Prabowo Subianto membawa pesan positif: menjaga persatuan, menolak kerusuhan, dan mengedepankan gotong royong. Namun demokrasi bukan hanya soal harmoni, tetapi juga tentang bagaimana perbedaan dan kritik dapat hidup berdampingan.

Buya Syafi’i Ma’arif dalam Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan (2009) mengingatkan, “Demokrasi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan stabilitas semu.” Jika pemerintah berani mengubah retorika persatuan menjadi kebijakan berpihak pada rakyat kecil sekaligus menghormati oposisi, maka persatuan benar-benar bisa menjadi energi kebangkitan bangsa. (*)