Ketika Dialog Akademik Menghilang

Oleh:
Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd
Alumnus STF Seminari Pineleng dan IAIN Manado

ADA pertemuan yang penting karena kehadirannya. Ada pula pertemuan yang justru penting karena keheningannya. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sekitar 1.200 guru besar di Istana Kepresidenan pada Kamis, 15 Januari 2026, terasa berada dalam kategori kedua.

Bukan karena forum itu kurang bermakna. Sebaliknya, jarang ada kepala negara yang secara khusus mengundang begitu banyak mahaguru sekaligus. Namun perhatian publik mengarah pada satu pertanyaan mendasar: mengapa dari forum sebesar itu hampir tak terdengar pertanyaan kritis, silang pendapat, atau perdebatan gagasan yang selama ini menjadi denyut kehidupan akademik?

Dalam republik yang konstitusinya memerintahkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dinamika dialog antara ilmu dan kekuasaan bukan perkara remeh. Ia bukan sekadar etika forum, melainkan menyentuh jantung demokrasi: bagaimana relasi kampus dan negara dibangun, bagaimana keberanian berpikir dipraktikkan, dan bagaimana tradisi intelektual dirawat.

Dari titik itulah refleksi ini berangkat. Bukan untuk menilai individu, melainkan untuk membaca sebuah peristiwa publik melalui berbagai lensa – filosofis, etis, psikologis, pendidikan, sosial, antropologis, dan politis – sebagai upaya merawat percakapan kebangsaan yang sehat.

Ruang Publik dan Mutu Percakapan

Jürgen Habermas mengingatkan bahwa demokrasi bertumpu pada ruang publik yang sehat: ruang tempat argumen diuji melalui dialog rasional, bukan ditentukan oleh hierarki kuasa (Habermas, 1989). Idealnya, pertemuan presiden dan guru besar menjadi contoh terbaik dari praktik tersebut: kekuasaan politik memaparkan arah kebijakan, dunia akademik menanggapi dengan pertanyaan dan argumentasi.

Ketika pertemuan lebih menyerupai paparan satu arah, relasinya berubah. Habermas membedakan antara komunikasi yang bertujuan mencapai pemahaman bersama dan komunikasi yang cenderung bersifat strategis (Habermas, 1984). Yang pertama memperkuat demokrasi, yang kedua berisiko mengurangi kedalaman dialog.

Persoalannya bukan pada siapa yang lebih banyak berbicara, melainkan pada hadir atau tidaknya percakapan. Tradisi akademik dibangun di atas keberanian bertanya, membantah, dan menguji. Ketika unsur itu tidak tampak dalam forum sepenting ini, publik wajar mengajukan refleksi: bagaimana seharusnya peran kampus di ruang publik dipraktikkan?

Martabat Akademik dan Etika Keberanian

Guru besar bukan hanya jabatan akademik, melainkan juga posisi moral di ruang publik. Etika akademik tidak berhenti pada kejujuran ilmiah, tetapi juga mencakup keberanian menyampaikan pandangan berbasis pengetahuan ketika kebijakan publik dibicarakan (Strike & Soltis, 2009).

Hannah Arendt pernah mengingatkan tentang bahaya kebiasaan patuh tanpa refleksi yang perlahan dapat mengikis tanggung jawab moral individu (Arendt, 2006). Refleksi ini relevan bukan untuk menyamakan konteks, melainkan untuk mengingatkan bahwa kebiasaan diam dalam ruang publik dapat melemahkan fungsi kritis kaum terdidik.

Universitas dalam sejarah modern dibangun dengan prinsip menjaga jarak yang sehat dari kekuasaan. Jarak itu bukan tanda permusuhan, melainkan syarat integritas. Ketika jarak tersebut semakin menyempit, tantangan bagi dunia akademik adalah bagaimana tetap menjaga independensi nalar.

Psikologi Kepatuhan dan Dinamika Kelompok

Keheningan kolektif tidak selalu berarti ketiadaan pikiran kritis. Psikologi sosial menunjukkan bahwa tekanan situasional dapat memengaruhi individu, bahkan mereka yang secara intelektual kuat. Eksperimen Stanley Milgram memperlihatkan bagaimana kecenderungan patuh terhadap otoritas dapat muncul dalam situasi formal tertentu (Milgram, 1974).