Membaca Pidato Presiden Prabowo

Oleh: 
Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd
Alumnus STF Seminari Pineleng dan IAIN Manado

PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah mengumpulkan para ketua umum partai politik di Istana Negara, Minggu (31/8/2025). Prabowo berdiskusi dengan para ketua umum partai politik serta pimpinan DPR dan MPR untuk menyikapi kondisi negara belakangan ini yang dilanda berbagai kerusuhan dan aksi penjarahan di Jakarta dan di beberapa kota lainnya. Presiden Prabowo pun angkat bicara melalui pidato resmi yang dibacakan, didampingi para ketua umum partai politik.

Persatuan dan Gotong Royong

Dalam pidatonya, Presiden Presiden menegaskan bahwa “Indonesia di ambang kebangkitan” dan meminta rakyat untuk tidak diadu domba. Ia mengaitkan seruan itu dengan gotong royong sebagai jiwa bangsa.

Bung Karno pernah menyebut, “Gotong royong adalah jiwa bangsa Indonesia” (Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, 1964). Namun, Franz Magnis-Suseno dalam Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (1999) mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah penyeragaman suara. Demokrasi justru hidup dari kemampuan mengelola perbedaan.

Moralitas dan Keresahan Publik

Presiden juga menekankan bahwa kerusuhan dan perusakan fasilitas umum sama dengan “menghamburkan uang rakyat.” Benar secara moral, tetapi tidak menjawab akar keresahan publik.

Boni Hargens dalam Demokrasi tanpa Demos (2015) mencatat bahwa ketika politik formal gagal menyalurkan aspirasi, aksi jalanan menjadi pilihan rakyat. Menyerukan ketertiban tanpa memberi solusi atas tuntutan bisa membuat pemerintah terlihat lebih peduli pada stabilitas ketimbang pada rasa keadilan.

Narasi Musuh Eksternal

Pidato Presiden juga menyinggung soal “kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera.” Narasi musuh eksternal ini sering digunakan dalam sejarah politik Indonesia.

Secara psikologis ia memobilisasi solidaritas, namun berbahaya bila oposisi dan kritik dianggap ancaman. Yong Ohoitimur dalam Demokrasi dan Tragedi (2001) menegaskan bahwa demokrasi hanya hidup jika suara berbeda diberi tempat, bukan dicurigai.

Demokrasi: Stabilitas dan Kebebasan

Prabowo menekankan pentingnya stabilitas nasional. Hal itu memang mendesak dalam situasi global yang penuh ketidakpastian. Namun, Franz Magnis-Suseno dalam Etika Politik (2010) mengingatkan, demokrasi sehat selalu menegangkan tali antara stabilitas dan kebebasan.

Pertanyaan publik kini adalah: apakah ajakan “percaya kepada pemerintah” berarti membuka ruang partisipasi rakyat, atau sekadar menuntut kesetiaan?

Solidaritas Religius

Ajakan Presiden untuk kembali pada semangat gotong royong menemukan resonansi dalam tradisi agama-agama.

Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti (2020) menegaskan, “Kita tidak bisa membangun masa depan dengan individu yang terisolasi, tetapi dengan solidaritas yang melibatkan semua orang.” Dalai Lama dalam bukunya The Art of Happiness (1998) menambahkan, “Jika ingin membuat orang lain bahagia, praktikkan belas kasih. Jika ingin diri sendiri bahagia, praktikkan belas kasih.”

Sementara KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengingatkan, “Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu” (Greg Barton, Gus Dur: The Authorized Biography, 2010).

Kutipan lintas agama ini menegaskan bahwa persatuan sejati hanya lahir dari solidaritas yang melampaui sekat identitas—dan itu harus diwujudkan dalam kebijakan yang adil.

Dari Retorika ke Kebijakan

Seruan persatuan hanya akan bermakna jika diturunkan menjadi tindakan nyata. Ada tiga langkah penting:
1. Kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.
2. Penguatan institusi demokrasi agar kontrol publik berjalan.
3. Mekanisme partisipasi yang memberi ruang bagi rakyat untuk bersuara tanpa rasa takut.
Tanpa itu, persatuan bisa menjadi rapuh dan gotong royong hanya tinggal jargon.

Penutup

Pidato Presiden Prabowo Subianto membawa pesan positif: menjaga persatuan, menolak kerusuhan, dan mengedepankan gotong royong. Namun demokrasi bukan hanya soal harmoni, tetapi juga tentang bagaimana perbedaan dan kritik dapat hidup berdampingan.

Buya Syafi’i Ma’arif dalam Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan (2009) mengingatkan, “Demokrasi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan stabilitas semu.” Jika pemerintah berani mengubah retorika persatuan menjadi kebijakan berpihak pada rakyat kecil sekaligus menghormati oposisi, maka persatuan benar-benar bisa menjadi energi kebangkitan bangsa. (*)