Mata Lokal Memilih
Pendukung Ganjar Pranowo Mulai Takut Jokowi Dukung Prabowo Subianto, Sebut Pegkhianat Jika Terjadi
Sukarelawan yang tergabung dalam Dulur Ganjar Pranowo (DGP) menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkhianat bila mendukung pasangan Prabowo
TRIBUNMANADO.CO.ID - Setiap orang punya hak untuk memberikan dukungannya kepada pasangan Capres dan Cawapres.
Tak ada yang boleh mengatur orang untuk memilih pilihannya.
Sebab akan menciderai demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Presiden Jokowi Groundbreaking Pembangunan PLTS PLN 50 MW di IKN Nusantara, 100 Persen Energi Bersih
Sama halnya dengan Presiden Jokowi yang punya hak untuk menentukan siapa yang akan didukung.
Memang saat ini ia adalah kader PDIP yang secara aturan partai ia harus tegak lurus dalam memberikan dukungan.
namun secara pribadi, ia juga punya hak untuk memilih.
Meski begitu, tetap saja ada yang menganggapnya berkhianat.
Baca juga: Presiden Jokowi Buka World Hydropower Congress 2023 di Bali, Tegaskan Tentang Pengembangan PLTA
Rupanyan yang menyebut Presiden Jokowi berkhianat adalah mereka yang ketar-ketir.
Sukarelawan yang tergabung dalam Dulur Ganjar Pranowo (DGP) menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkhianat bila mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Penasehat DGP, Sabar Mangadoe mengatakan sejauh ini pihaknya belum memutuskan apakah Jokowi berkhianat atau tidak.
Sabar menyebut pihaknya menantikan keputusan politik Presiden Jokowi terkait arah dukungannya di Pilpres 2024.
"Kami DGP belum menilai, memutuskan bahwa Jokowi pengkhianat, masih butuh waktu lagi," kata Sabar dalam jumpa pers di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Menteng, Jakarta, Sabtu (4/11/2023) malam.
Baca juga: Pantas 3 Cawapres tak Diundang Makan Siang Dengan Presiden Jokowi, Ternyata Ada Rencana Lain
Dia menegaskan sebagai kader PDIP maka secara fatsun politik Jokowi seharusnya mendukung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
"Karena Jokowi kader PDIP, tentu fatsun-nya adalah mendukung Ganjar. Karena Ganjar PDIP," ujar Sabar.
Sabar menuturkan pihaknya tak menyoalkan juga bila Presiden Jokowi bersikap netral di 2024.
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.