Mata Lokal Memilih
Sandiaga Uno Ogah Berpasangan Dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024, Beda Soal Pemikiran
Di sisi lain, Sandi mengakui, waktu persiapan pencalonan kian mepet, dimana tersisa waktu sekitar 250 hari sebelum pemilu Februari 2024.
Ia menambahkan, deklarasi bakal cawapres Anies akan dilakukan paling lambat 16 Juli 2023.
Namun, tak tertutup kemungkinan bahwa proses deklarasi akan dilangsungkan lebih cepat.
"Kami bersepakat biar Mas Anies yang menyampaikan,” ujarnya.
Ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Anies Baswedan juga mengaku telah mengantongi satu nama cawapres.
Namun, ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya itu.
“Masih panjang, masih panjang, pokoknya sudah ada. Tapi, nanti pada waktunya diumumkan,” ujar Anies.
Ia mengatakan bakal melanjutkan komunikasi dengan ketua umum parpol anggota KPP.
“Nanti kita akan ketemu (pimpinan PKS) lagi dalam waktu dekat ini,” ujarnya.
Sebelumnya, PKS menyatakan ada tiga nama yang masuk jadi cawapres Anies.
Ketiganya adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher.
Tapi, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan masih ada kemungkinan kecil cawapres dipilih selain tiga nama itu.
Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pertemuan Anies dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pacitan pada Kamis (1/6) lebih banyak membahas beberapa kondisi politik Tanah Air saat ini.
"Kami berdiskusi panjang, terutama banyak membahas situasi demokrasi dan ketatanegaraan yang makin memburuk," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya.
Namun, di sisi lain, kondisi tersebut yang membuat Koalisi Perubahan gagasan Demokrat, NasDem, dan PKS menjadi semakin solid.
"Keadaan yang demikian makin membulatkan tekad Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk melakukan akselerasi konsolidasi," ujarnya.
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.