Mata Lokal Memilih
Pantas Partai Gerindra dan PKB Buat Sekretariat Bersama, Ternyata Punya Maksud Lain
Partai Gerindra dan PKB resmi membuat Sekretariat Bersama (Sekber) guna memenangkan Pemilu 2024.
Saat ini peluang Ketua Umum Partai Gerindra memenangkan pilpres 2024 masih jauh di bawah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Dari beberapa lembaga survei politik yang memiliki kredibilitas yang tinggi, trend penurunan elektabilitas Prabowo masih terjadi, sementara itu tren peningkatan elektabilitas Anies terus mengalami peningkatan.
Meningkatnya elektabilitas Anies ini bisa dimaklumi oleh Anang.
"Saat ini Anies sudah menjalankan fungsi sebagai capres. Dan dukungan dari Nasdem sudah sangat jelas untuk mendukung Anies. Meskipun Nasdem masih membutuhkan koalisi partai untuk dapat mengusung Anies," katanya.
Sebaliknya Ganjar masih terkendala problematika internal PDIP dan jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah sehingga belum optimal untuk menjalankan fungsi sebagai capres.
Adanya Sekber ini, kata dia peluang Sandiaga Uno untuk menjadi capres maupun cawapres dari Partai Gerindra semakin kecil.
Selain karena PKB ngotot mengusung Muhaimin Iskandar jadi cawapres mendampingi Prabowo, Sandiaga dinilai Anang juga sudah memiliki 'cacat' moral politik.
Tanpa konsolidasi dan komunikasi dengan Prabowo dan Parta Gerindra, Sandiaga memposisikan siap untuk dicalonkan sebagai cawapres.
Bahkan kesiapan Sandiaga menjadi cawapres ini yang menjadi polemik di internal Partai Gerindra sehingga kehadiran Sandiaga di acara Sekber kemarin hanya sekadar menjalankan kewajiban sebagai kader yang baik dari Partai Gerindra dan loyal terhadap Prabowo.
Bisa diartikan juga kedatangan Sandiaga ke peresmian Sekber merupakan dukungannya koalisi Partai Gerindra dan PKB.
"Namun peluang perubahan capres cawapres masih bisa terjadi di koalisi Partai Gerindra dan PKB.
Telebih lagi belum ada ada deklarasi resmi capres cawapres secara resmi di peresmian Sekber Partai Gerindra dan PKB kemarin," kata Anang.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.