Opini

Era Baru Selektivitas Orang Asing

Seiring dengan dilonggarkannya aturan pembatasan di perbatasan, makin marak pula kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan Orang Asing di Indonesia

Editor: Finneke Wolajan
HO
Romel Krismanto Malensang, S.IP, MA. (Analis Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado) 

Sebaliknya, bagi orang asing yang datang membawa keuntungan bagi negara seperti investor, wisatawan mancanegara, pebisnis, dan lain-lain semestinya mendapat fasilitas percepatan di perbatasan yang efisien.

Oleh karenanya, perbatasan pintar hadir untuk memfasilitasi kedatangan orang asing yang memiliki resiko rendah namun menjadi penghambat bagi yang memiliki resiko tinggi.

Bagaimana mengimplementasikannya? Menurut Sari, langkah pertama adalah melakukan penilaian resiko (risk assessment/risk profiling) dengan penggunaan teknologi biometric dan data analytic.

Disini diperlukan silang sumber atau integrasi database  antar lembaga bahkan antar negara yang memerlukan landasan hukum dan kerjasama internasional.

Proses penilaian resiko bukan hanya dilakukan berdasarkan data pribadi yang bersifat umum saja namun menjangkau pengecekan latar belakang serta rekam jejak per individu.

Dengan menghubungkan berbagai database dan menggunakan teknologi data analytic dan algoritma secara otomatis dapat menemukan orang asing yang memiliki resiko tertentu atau berperilaku tidak wajar.

Langkah kedua, orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia dikelompokan secara sosial (social sorting) dan dibagi dalam tiga kelompok besar: hijau (aman), abu-abu (perlu pengecekan lanjutan), hitam (bermasalah).

Langkah ketiga, diberikan perlakuan yang berbeda-beda kepada orang asing yang akan masuk berdasarkan tingkat resiko yang sudah dikelompokkan diatas. Kepada kelompok hijau dipermudah, abu-abu dihambat, hitam dihentikan atau ditolak (blacklist).

Pada tahapan ini terminologi “pintar” konsep ini di produksi yaitu bahwa sistem dapat langsung memberi keputusan terhadap pengelompokkan individu termasuk perlakuan yang berbeda-beda kepada masing-masing kelompok tersebut.

Dengan menjalankan strategi perbatasan pintar harapannya asas selektivitas dalam politik hukum keimigrasian kita dapat tercapai secara lebih optimal.

Dengan teknologi, perbatasan negara dihadirkan secara virtual langsung ke hadapan orang asing yang ingin masuk, jauh sebelum orang tersebut menginjak wilayah teritorial perbatasan kita. Sehingga potensi masalah dan resiko yang melekat pada diri seseorang tersebut akan dapat dikendalikan lebih awal.

Penutup

Akhirnya saya juga harus menyatakan bahwa apapun mekanisme teknologi yang dijalankan sangat bergantung pada kualitas sumber daya petugas imigrasi itu sendiri.

Sebab meskipun penerapan perbatasan pintar mensyaratkan otomatisasi teknologi, namun peran manusia harus ada dan hadir sebagai second layer pengambilan keputusan. Terutama menghadapi anomali-anomali sistem yang mungkin saja hadir atau “dihadirkan” oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga keberhasilan penerapan perbatasan pintar menjadi paripurna bila petugas imigrasi di perbatasan dilengkapi dengan kompetensi dan dimensi nilai (etika publik) yang mumpuni. (*)

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved