Demokrasi Indonesia di Persimpangan: Ritual Elite atau Gerakan Rakyat?

Oleh: Muhammad Kamil Jafar N
Dosen Antropologi IAIN Manado

SELAMA lebih dari dua dekade, demokrasi di Indonesia dipandang sebagai salah satu capaian terbesar bangsa setelah runtuhnya Orde Baru. 

Kita mengenal pemilihan umum langsung, partai politik yang bebas lahir, hingga media massa yang lebih berani bersuara. 

Semua itu seolah menandakan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar hadir dalam kehidupan politik. 

Namun, pertanyaan mendasar kini kembali mengemuka: apakah demokrasi Indonesia hari ini benar-benar dijalankan untuk rakyat atau hanya menjadi panggung perebutan kuasa para elite?

Dari perspektif antropologi politik, demokrasi tidak semata-mata dilihat sebagai prosedur, tetapi sebagai praktik sosial dan budaya. 

Demokrasi adalah cara masyarakat memaknai kekuasaan, menegosiasikan relasi, dan menyalurkan aspirasi. 

Jika memakai kacamata ini, jelas terlihat bahwa demokrasi kita lebih sering dipenuhi oleh logika patronase, oligarki, dan politik uang. 

Rakyat diberi ruang untuk memilih setiap lima tahun, tetapi kebijakan dan arah politik bangsa lebih banyak ditentukan oleh segelintir elit yang punya akses ke modal, jejaring, dan kekuasaan.

Namun, dalam beberapa minggu terakhir tepatnya sejak akhir Agustus hingga awal September 2025 panggung demokrasi Indonesia diguncang. 

Ribuan orang turun ke jalan di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, hingga kota-kota lain. 

Protes ini awalnya dipicu oleh isu yang tampak sederhana: tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. 

Tapi di mata rakyat, angka itu bukan sekadar nominal. Ia adalah simbol ketimpangan.

Bagaimana mungkin, ketika harga kebutuhan pokok melambung, lapangan kerja sulit, dan akses kesehatan serta pendidikan masih timpang, para wakil rakyat justru menambah kenyamanan hidup dengan fasilitas mewah dari uang negara?