Psikolog Sulut: Pendampingan Psikologi dan Hukum Sejalan dalam Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah

Terkait pencegahan, Preysi menekankan pentingnya kebijakan sekolah yang jelas dan transparan. 

“Sekolah harus punya aturan tegas soal tindakan asusila. Jangan sampai ada kasus ditutup-tutupi karena akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, edukasi dari rumah juga berperan penting. 

“Orang tua harus memberi pemahaman tentang batas interaksi, alat reproduksi, dan bagaimana mengenali tindakan kekerasan seksual. Guru tidak boleh melakukan kontak fisik yang tidak pantas,” ujarnya.

Menurutnya, proses pemulihan korban mencakup terapi psikologi, pendampingan rohani, serta penegakan hukum yang transparan. 

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Sulawesi Utara Hari Selasa 4 November 2025

Baca juga: Daftar Harga Daging dan Bahan Pokok di Pasar Girian Kota Bitung, Babi Mulai Turun

“Anak korban harus dibantu untuk menjadi survivor, bukan sekadar korban. Ia perlu yakin bahwa hidupnya masih berharga dan bisa melanjutkan sekolah serta hidupnya,” tutur Sibi.

Preysi juga menyarankan agar setiap sekolah menyediakan layanan konseling rutin, termasuk pelatihan bagi guru untuk mengatur emosi dan perilaku profesional di lingkungan kerja. 

“Guru juga manusia, tapi mereka harus tahu batas. Karena jika perilaku menyimpang ini tidak dihentikan, akan berulang,” jelasnya.

Pelaku kekerasan seksual pun harus diproses secara hukum tanpa kompromi. 

“Ini bukan soal dendam, tapi soal kemanusiaan. Kalau tidak diberi efek jera, perilaku itu akan berulang karena bersifat impulsif,” kata Preysi.

Ia berharap pemerintah dan sekolah di Sulawesi Utara semakin memperkuat regulasi dan kerja sama dengan tenaga profesional. 

“Profesi psikolog kini sudah banyak di Sulut, jadi tidak sulit mencari bantuan. Yang penting, kasus-kasus seperti ini harus ditangani tuntas,” pungkasnya.(*)