Psikolog Sulut: Pendampingan Psikologi dan Hukum Sejalan dalam Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah

TRIBUNMANADO.COM, MANADO - Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian serius di Sulawesi Utara. 

Psikolog, Dr Preysi Sherly Sibi MPsi menegaskan pentingnya pendampingan menyeluruh, baik secara medis, psikologis, maupun hukum terhadap anak yang menjadi korban.

Menurut Preysi, langkah pertama yang harus dilakukan ketika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah memastikan kondisi fisik korban. 

“Kalau ada sakit atau pusing, yang diobati dulu, kemudian baru divisum,” ujarnya ketika dihubungi, Senin (3/11/2025).

Setelah itu, proses pendampingan psikologis menjadi tahap penting agar korban merasa aman. 

“Anak korban harus merasa bahwa dia ada di tangan yang tepat. Karena banyak kasus, anak merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan bertanya-tanya ‘kenapa saya?’,” tutur Preysi.

Peran psikolog tidak hanya membantu memulihkan kondisi mental korban, tetapi juga memastikan anak tidak kehilangan semangat hidupnya. 

“Pendampingan dilakukan agar anak tidak sampai di titik terendah dalam hidupnya. Orang tua juga perlu didampingi dalam proses hukum,” tambahnya.

Preysi menegaskan bahwa kasus semacam ini pasti akan berlanjut ke ranah hukum. 

“Karena ini menyangkut anak, pastikan korban tetap mendapat pendidikan yang layak sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. Jangan sampai anak putus sekolah karena trauma,” jelasnya.

Baca juga: Booth Nona’s Cake di Eclat Manado Tetap Buka Usai Diterpa Ombak dan Angin Kencang

Baca juga: Kisah Oma Adel Losu Bertahan Hidup di Lorong Manado Pascarumah Digusur, Kini Dievakuasi Pemkot

Untuk itu, ia menilai perlu koordinasi antara sekolah, Dinas Pendidikan, Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta kepolisian. 

“Semua pihak harus berkolaborasi agar lingkungan sekolah tetap aman dan mendukung korban. Guru dan teman-teman sekolah pun perlu diberi edukasi agar tidak bersikap diskriminatif,” ujarnya.

Menurutnya, dalam beberapa kasus, korban tidak perlu dipindahkan dari sekolah jika lingkungan sudah teredukasi dan mendukung. 

Namun, bila tekanan mental terlalu berat, pemindahan bisa menjadi pilihan terbaik.

Terkait pencegahan, Preysi menekankan pentingnya kebijakan sekolah yang jelas dan transparan. 

“Sekolah harus punya aturan tegas soal tindakan asusila. Jangan sampai ada kasus ditutup-tutupi karena akan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, edukasi dari rumah juga berperan penting. 

“Orang tua harus memberi pemahaman tentang batas interaksi, alat reproduksi, dan bagaimana mengenali tindakan kekerasan seksual. Guru tidak boleh melakukan kontak fisik yang tidak pantas,” ujarnya.

Menurutnya, proses pemulihan korban mencakup terapi psikologi, pendampingan rohani, serta penegakan hukum yang transparan. 

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Sulawesi Utara Hari Selasa 4 November 2025

Baca juga: Daftar Harga Daging dan Bahan Pokok di Pasar Girian Kota Bitung, Babi Mulai Turun

“Anak korban harus dibantu untuk menjadi survivor, bukan sekadar korban. Ia perlu yakin bahwa hidupnya masih berharga dan bisa melanjutkan sekolah serta hidupnya,” tutur Sibi.

Preysi juga menyarankan agar setiap sekolah menyediakan layanan konseling rutin, termasuk pelatihan bagi guru untuk mengatur emosi dan perilaku profesional di lingkungan kerja. 

“Guru juga manusia, tapi mereka harus tahu batas. Karena jika perilaku menyimpang ini tidak dihentikan, akan berulang,” jelasnya.

Pelaku kekerasan seksual pun harus diproses secara hukum tanpa kompromi. 

“Ini bukan soal dendam, tapi soal kemanusiaan. Kalau tidak diberi efek jera, perilaku itu akan berulang karena bersifat impulsif,” kata Preysi.

Ia berharap pemerintah dan sekolah di Sulawesi Utara semakin memperkuat regulasi dan kerja sama dengan tenaga profesional. 

“Profesi psikolog kini sudah banyak di Sulut, jadi tidak sulit mencari bantuan. Yang penting, kasus-kasus seperti ini harus ditangani tuntas,” pungkasnya.(*)