Sulut Tuan Rumah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Sulampua, YSK: Kolaborasi Kuncinya

Ringkasan Berita:

• Sulut menjadi tuan rumah rapat koordinasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Regional Sulawesi Maluku Papua (Sulampua), Senin (27/10/2025). 
• Gubernur YSK dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya kolaborasi memperkuat sinergi yang telah terjalin agar pengendalian inflasi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 
• Kata YSK pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulampua.

 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Sulawesi Utara (Sulut) menjadi tuan rumah rapat koordinasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Regional Sulawesi Maluku Papua (Sulampua), Senin (27/10/2025). 

Pertemuan tahunan ini dipusatkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara. 

Terungkap dalam pertemuan ini, kolaborasi menjadi kunci penguatan ketahanan pangan di Sulampua. 

“Melalui sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, kita jaga harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ricky P. Gozali, 

Acara ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Gubernur dan Biro Ekonomi se-Sulampua, Badan Pangan Nasional serta Perum Badan Urusan Logistik.

Ricky mengapresiasi kolaborasi erat seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dalam menjaga inflasi nasional di level 2,65 persen (yoy) pada September 2025. 

Ia menekankan pengendalian inflasi pangan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga erat dengan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk pangan. 

Di tengah tekanan inflasi pangan bergejolak di Sulampua yang tercatat masih tinggi disebabkan oleh gangguan pasokan akibat kendala cuaca dan serangan hama, Ricky mengajak seluruh pihak memperkuat pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat", yakni tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. 

Melalui prinsip ini, intervensi pengendalian harga akan semakin efektif, terutama komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar. 

Selain itu, percepatan distribusi intra dan antarwilayah melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus diperkuat guna memastikan pasokan mencukupi, khususnya di wilayah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik.

Ia minta  agar seluruh agenda tersebut disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), selaras dengan upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, didukung oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pelaku usaha lokal sebagai penguat rantai pasok daerah.

Sementara, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya kolaborasi memperkuat sinergi yang telah terjalin agar pengendalian inflasi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 

“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulampua. Mari kita berkolaborasi," ujar Yulius. 

Katanya, dengan peran Sulawesi sebagai lumbung pangan Kawasan Timur Indonesia, TPID dapat proaktif memetakan wilayah surplus dan defisit serta memperkuat kerja sama antar daerah melalui skema business-to-business (B2B) untuk meningkatkan efisiensi distribusi. 

Ia menambahkan, Koperasi Wale Tani Mapalus di Sulawesi Utara telah berhasil menyalurkan hasil panen langsung ke Perusahaan Umum Daerah (PUD).