Natal, Ekoteologi dan Multikulturalisme Sulawesi Utara

Ringkasan Berita:

• Program ekoteologi Kemenag memberikan kerangka program yang siap pakai untuk menyatukan semua 
• Dengan menjadikan rumah ibadah sebagai pusat edukasi, sekolah sebagai laboratorium ekologis, pemerintah daerah sebagai regulator, dan masyarakat adat sebagai penjaga kearifan lokal, 
• Sulut bisa menjadi provinsi pertama yang benar-benar mempraktikkan ekoteologi secara sistematis.

Oleh: Sulaiman Mappiasse (Dosen IAIN Manado)

NATAL sarat dengan nilai pengorbanan dalam kasih dan kepedulian nyata, harapan, kesederhanaan dan keteladan hidup. 

Bumi kita sudah banyak berkorban pada keserakahan kita. Semoga nilai Natal dapat memadamkan keserakahan kita sehingga bumi kita kembali sehat. 

Biasanya, Sulut mengalami bencana banjir dan longsor di penghujung atau di awal tahun. Dari tahun ke tahun, lokus dan intensitasnya semakin tinggi. 

Baca juga: Kehadiran Menteri Agama di IAIN Manado: Ketika Ilmu Mengingatkan Kekuasaan

Meskipun keberadaan bendungan Kuwil di Minahasa Utara telah mengurangi resiko banjir tahunan di Kota Manado dan sekitarnya, bencana banjir dan longsor tetap perlu diwaspadai dan dimitigasi sejak dini.

Banjir dan longsor yang sering terjadi di wilayah kita tidak dapat dilepaskan dari fenomena kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. 

Karena itu sebagai umat beragama, warga Sulut perlu secara bersama-sama melakukan tindakan, sekecil apapun, dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi resiko bencana. 

Kementerian Agama RI di awal tahun ini meluncurkan kebijakan ekoteologi, sebuah pendekatan yang memadukan iman, ilmu, dan aksi nyata untuk merawat bumi. 

Sekilas, kebijakan ini mungkin terdengar abstrak. Namun bagi masyarakat Sulut, terutama Kota Manado, ekoteologi justru sangat relevan, bahkan mendesak. Kita hidup di daerah yang menjadi etalase keberagaman agama sekaligus berada di garis depan ancaman krisis ekologis.

Buku Ekoteologi (2025) yang baru-baru ini diterbitkan oleh Kemenag menegaskan bahwa merawat alam adalah bagian dari ibadah dan amanah agama-agama. 

Kebijakan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi telah menjadi panduan operasional Kemenag, mulai dari rumah ibadah hijau, integrasi pendidikan ekologi berbasis iman, hingga gerakan konservasi lintas agama. 

Dengan demikian, ekoteologi bukan hanya sekedar slogan, tetapi telah menjadi strategi kebijakan negara.

Sulut adalah provinsi multireligius yang dikenal sebagai “laboratorium kerukunan”. Warga gereja, masjid, vihara, klenteng, dan pura hidup berdampingan dalam ruang sosial yang saling menghormati. 

Ekoteologi memberikan platform baru bagi kerukunan ini di mana kerja sama lintas iman dimungkinkan untuk menjaga lingkungan. 

Buku Ekoteologi menegaskan bahwa semua agama punya ajaran ekologis yang kuat, dari Islam tentang khalifah fil ardh, Kristen tentang mandat memelihara taman Eden, hingga Hindu, Buddha, dan Khonghucu yang menekankan harmoni alam. Sulut adalah tempat terbaik untuk menerjemahkan ajaran tersebut menjadi aksi kolektif.