Pilkada oleh DPRD, Jalan Pulang Sentralisasi

Ringkasan Berita:

• Soal Pilihan, atau Soal Kekuasaan ?
• Biaya Mahal atau Salah Kaprah ?
• Amanah Konstitusi & Roh Reformasi

Oleh :
Baso Affandi (aktivis 98)

DUDUK dan menikmati secangkir kopi hitam yang masih mengepul di meja. Pahitnya jujur, tidak dibuat-buat. 

Saat seperti ini, pikiran justru mengembara pada wilayah sensitif, wilayah yang bicara tentang kekuasaan, tentang sejarah, tentang bagaimana bangsa ini pernah jatuh dan bangkit.

Di negeri ini, otonomi daerah tidak lahir dari ruang kosong. Ia bukan hadiah, apalagi kemurahan hati pusat. 

Ia tumbuh dari luka sejarah panjang sentralisasi kekuasaan, lahir dari jeritan daerah yang terlalu lama hanya menjadi objek kebijakan Jakarta (pusat). Bertahun-tahun daerah kaya sumber daya, tetapi miskin kewenangan. 

Bertahun-tahun suara lokal tenggelam oleh keputusan yang bahkan tak memahami denyut sosial di daerah.

Karena itu, setiap kali wacana penentuan kepala daerah oleh DPRD kembali mengemuka, publik patut berhenti sejenak dan bertanya bahwa apakah kita sedang melangkah ke depan, atau justru memutar balik sejarah ?

Soal Pilihan, atau Soal Kekuasaan ?

Persoalan ini sejatinya bukan sekadar soal teknis tentang siapa yang memilih gubernur, bupati, atau wali kota. 

Ini soal yang lebih hakiki, di mana kekuasaan sesungguhnya berada. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, sementara kandidat ditentukan oleh partai politik yang keputusan strategisnya berada di tangan pimpinan pusat, maka jangan heran bila kekuatan pusat kembali dominan. 

Otonomi daerah, dalam skema seperti ini, tinggal istilah administratif saja yang sudah pasti bukan lagi kekuatan politik yang nyata.

Kepala daerah yang lahir dari proses tersebut, secara logika politik, akan lebih merasa “berutang” kepada elite partai di Jakarta ketimbang kepada rakyat di daerahnya sendiri. Ini bukan tuduhan, bukan pula asumsi emosional. 

Ini logika kekuasaan yang paling sederhana bahwa siapa yang menentukan, dialah yang harus dipertanggungjawabkan.

Biaya Mahal atau Salah Kaprah ?

Dalih yang paling sering diulang adalah soal biaya. Angka Rp 37,5 triliun disebut-sebut sebagai beban besar negara.