Bencana Alam di Sumatera: Banjir Besar Oligarki

Peringatan bagi Seluruh Indonesia: Sumatera Baru Pembuka

Aceh, Sumut, dan Sumbar adalah peringatan awal. Mereka adalah lonceng kematian yang mengetuk pintu seluruh negeri.

Kalimantan telah kehilangan lebih dari 50 persen tutupan hutan aslinya; beribu lubang tambang menganga seperti jebakan maut. Kalimantan Selatan telah dilanda banjir besar berulang. Kalimantan Timur, sebagai calon ibu kota negara, berdiri di atas tanah rapuh yang sudah ditambang puluhan tahun.

Sulawesi menanggung risiko tinggi akibat tambang nikel. Maluku, Maluku Utara dan Papua menanggung beban kekerasan ekologis yang dipaksakan.

NTT yang kering pun mulai retak karena alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak memikirkan daya dukung.

Jika Sumatera menjadi awal, maka Indonesia Timur akan menjadi kelanjutannya, dan Jawa yang penuh sesak akan menerima giliran dari kerusakan hulu sampai hilir.

Setiap daerah yang memiliki konsesi tambang dan sawit adalah seperti bom ekologis dengan sumbu waktu. Pertanyaannya bukan apakah bom itu akan meledak – tetapi kapan.

Membangun Ulang Relasi Manusia-Alam

Jika krisis ini bersifat moral, maka penyelesaiannya juga harus dimulai dari moral. Hans Jonas memerintahkan tanggung jawab radikal terhadap generasi mendatang. Leopold menuntut kita memasukkan alam ke dalam komunitas moral. Plumwood menekankan relasi timbal balik.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip itu berarti: menghentikan politik uang dalam pemilu; memutus hubungan parasit antara elite politik dan oligarki; memulihkan hutan dan DAS; menegakkan hukum lingkungan tanpa kompromi; menempatkan keselamatan masyarakat di atas bisnis.

Etika tanpa kebijakan hanyalah khotbah kosong. Tetapi kebijakan tanpa etika adalah mesin perusak. Negara harus memilih: menjadi pelindung kehidupan, atau agen bencana.

Agar Air Tak Lagi Menjadi Kuburan

Bencana Aceh-Sumut-Sumbar membuka kebenaran pahit: Indonesia sedang kehilangan masa depan ekologisnya. Kerusakan ini bukan takdir, tidak natural, dan bukan konsekuensi tunggal perubahan iklim. Ia adalah produk politik yang korup, ekonomi yang tamak, dan negara yang gagal menegakkan keadilan ekologis.

Para filsuf, ekolog, antropolog, dan ahli psikologi telah mengingatkan bahwa hubungan manusia–alam tidak dapat diputus tanpa konsekuensi tragis. Kita telah melihat konsekuensi itu minggu ini. Kita akan melihatnya lagi, di tempat lain, dengan skala yang lebih menghancurkan, jika negara tidak bertobat secara struktural.

Aceh-Sumut-Sumbar bukan akhir. Mereka hanya pengantar. Giliran daerah lain akan tiba bila oligarki tetap diberi mandat untuk menentukan masa depan bumi dan rakyat. Dan ketika air kembali naik, kita tidak bisa lagi berkata bahwa kita tidak pernah diperingatkan. (*)