Otokritik atas Turunnya Posisi Manado dalam Indeks Kota Toleran

Oleh: Arhanuddin Salim
Dekan FTIK IAIN Manado
 

SETARA Institute merilis Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 yang mengukur tingkat toleransi di berbagai kota di Indonesia, Rabu 22 April 2026. 

Hasilnya, Salatiga (Jawa Tengah) menempati peringkat pertama.  Singkawang berada di posisi kedua. Disusul Kota Semarang di urutan ketiga.

Peringkat empat hingga 10 secara berurut ditempati Pematangsiantar, Bekasi, Kota Sukabumi, Magelang, Kediri, Tegal dan Ambon. Kota Manado tak masuk 10 besar. Kali ini Ibu kota Provinsi Sulawesi Utara berada di peringkat ke-11.  

SETARA Institute mendefinisikan kota toleran sebagai kota yang memiliki visi dan rencana pembangunan yang inklusif, didukung regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, serta kepemimpinan yang progresif.

Laporan tahunan IKT 2025 menjadi studi ke-9 yang disusun sejak pertama kali dipublikasikan, menghadirkan potret terbaru sekaligus refleksi atas perkembangan praktik toleransi di tingkat kota.

Penurunan posisi Kota Manado dalam IKT 2025 yang dirilis SETARA Institute tersebut, bukan sekadar data statistik yang bisa dilewati dengan sikap defensif atau romantisme masa lalu.

Ia adalah alarm epistemic, sebuah tanda bahwa ada yang sedang retak dalam konstruksi sosial toleransi yang selama ini kita banggakan.
 
Pertanyaannya bukan lagi: mengapa Manado keluar dari 10 besar kota toleran? Pertanyaan yang lebih jujur adalah: apakah kita selama ini benar-benar toleran, atau hanya merasa toleran?

Ilusi Toleransi

Manado selama ini hidup dalam narasi besar 'torang samua basudara', sebuah semboyan yang secara sosiologis berhasil meredam konflik terbuka. 

Namun, dalam perspektif kritis, slogan ini berpotensi menjadi false consciousness, kesadaran semu yang menutupi ketimpangan, eksklusivisme, dan bahkan potensi diskriminasi yang tidak selalu tampak di permukaan (Saul McLeod, 2025).
 
Ketiadaan konflik bukanlah indikator utama toleransi. Justru, ia bisa menjadi tanda absennya ruang kritik, dialog, dan negosiasi yang sehat.

Dalam konteks ini, toleransi di Manado mungkin lebih bersifat coexistence tanpa engagement, hidup berdampingan tanpa sungguh-sungguh saling memahami.
 
Kita sedang menyaksikan transformasi religiusitas yang signifikan. Otoritas keagamaan tidak lagi terpusat pada institusi lokal, tetapi tersebar melalui media digital.

Wacana keagamaan yang masuk ke ruang-ruang privat masyarakat Manado kini tidak lagi selalu kontekstual, melainkan seringkali bersifat skripturalis, puritan, dan bahkan eksklusif.
 
Ironisnya, di tengah citra Manado sebagai kota toleran, benih-benih everyday intolerance mulai tumbuh secara halus, dalam bentuk ujaran, pilihan sosial, hingga preferensi ruang publik yang semakin tersegmentasi secara identitas.

Ini bukan intoleransi yang meledak, tetapi intoleransi yang merayap.

Masalah mendasarnya terletak pada kegagalan kita mentransformasikan toleransi dari modal sosial kultural menjadi sistem nilai yang terinstitusionalisasi.

Toleransi diwariskan, tetapi tidak diajarkan secara kritis. Ia dirayakan, tetapi tidak direfleksikan.