Hari Kartini dan Tantangan Demokrasi di Bumi Nyiur Melambai

Oleh: Eva Keintjem
Ketua Bawaslu Minahasa Selatan 

DEMOKRASI kita bukan sekadar angka di kotak suara atau barisan nama di lembar surat suara.

Ia adalah sebuah perjuangan panjang tentang keberanian meruntuhkan tembok patriarki yang selama ini membatasi gerak perempuan dalam ruang publik.

Di momen Peringatan Hari Kartini 2026 ini, kita kembali diingatkan bahwa emansipasi bukan sekadar perayaan kebaya, melainkan tentang kedaulatan pikiran dan peran nyata dalam menentukan arah bangsa.

Sebagai perempuan di pucuk pimpinan pengawas pemilu, saya menegaskan bahwa kehadiran perempuan di lembaga negara bukan sekadar pemanis kursi jabatan atau pemenuh kuota formalitas 30 persen.

Kita adalah garda depan yang membawa perspektif keadilan substantif.

Tugas kita melampaui urusan teknis; kita hadir untuk memastikan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya tajam secara hukum, tetapi juga peka terhadap ketimpangan gender dan marginalisasi yang seringkali luput dari mata maskulin. 

Baca juga: Warisan Budaya Tak Benda Harus Diapakan?

Keperempuanan dalam demokrasi adalah tentang mendobrak tradisi 'politik maskulin' yang cenderung transaksional dan kaku.

Tugas kita menggantinya dengan kepemimpinan yang mendengar suara mereka yang terpinggirkan, menjaga kejujuran di atas kepentingan golongan dan mengubah budaya politik dari kompetisi destruktif menjadi kolaborasi konstruktif.

Di Sulawesi Utara, tanah para pemberani seperti Maria Walanda Maramis, spirit demokrasi memiliki akar yang dalam.

Bumi Nyiur Melambai telah lama menjadi laboratorium toleransi dan inklusivitas. Namun, tantangan demokrasi ke depan semakin kompleks. Politik uang dan polarisasi masih membayangi.

Perempuan Sulawesi Utara, dari pesisir Bolmong hingga pegunungan Minahasa dan Kepulauan Sangihe-Talaud, harus berhenti menjadi objek dalam narasi demokrasi.

Baca juga: Dari Prestasi ke Dampak: Menguji Arah Baru Digitalisasi Daerah

Kita adalah subjek yang menentukan kualitas pemimpin masa depan.

Kepemimpinan perempuan di Bawaslu adalah pesan nyata bahwa integritas tidak mengenal gender dan ketegasan bisa lahir dari tangan yang penuh kasih namun tak sedikit pun kompromi terhadap kecurangan.

Transformasi demokrasi menuntut kita untuk tidak hanya mengawasi prosedur administratif, tetapi juga mengawal kedaulatan nurani.