QRIS dan Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia

Dari sisi volume dan nilai transaksi QRIS di Sulawesi Utara juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hingga akhir April 2025, tercatat 14 juta transaksi QRIS dengan nilai transaksi mencapai Rp 1,6 triliun, tumbuh signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang berada di angka 4,4 juta transaksi dengan nilai Rp 587 miliar.

Perkembangan QRIS Cross Border

Saat ini QRIS tidak lagi menjadi solusi pembayaran domestik. BI terus mendorong sistem ini menjadi transaksi lintas batas (cross-border). 

Inisiatif awal adalah peluncuran QRIS Antarnegara Indonesia dan negara-negara ASEAN, seperti Thailand, Singapore dan Malaysia. 

Pada 17 Agustus 2025, BI akan meluncurkan QRIS Cross Border dengan Jepang dan Tiongkok. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Regional Payment Connectivity (RPC) dan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025.

Khususnya dalam menciptakan sistem pembayaran yang terhubung dan efisien di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Meskipun memiliki manfaat yang besar, implementasi QRIS cross border masih menghadapi sejumlah tantangan substansial. 

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan regulasi antara negara yang terlibat. Setiap negara memiliki kerangka hukum, kebijakan pelindungan konsumen dan standar keamanan data yang berbeda. 

Hal ini tentunya membutuhkan harmonisasi, diplomasi teknis dan kerja sama yang solid antar lintas otoritas. 

Selain itu, keselarasan teknologi juga menjadi kendala tersendiri. 

Meskipun QR Code sebagai interface terlihat seragam, namun sistem pendukung, seperti proses clearing, settlement dan pengelolaan data sangat bergantung pada arsitektur teknologi masing-masing negara. 

Hal ini menciptakan tantangan interoperabilitas yang memerlukan waktu dan investasi teknologi yang cukup besar.

Tantangan berikutnya terletak pada aspek resiprokalitas. Dalam kerja sama lintas negara, tidak cukup sistem Indonesia yang digunakan di luar negeri, namun negara mitra juga menginginkan sistem mereka dapat diterima dengan baik di Indonesia, sehingga perlu adanya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. 

Di samping itu, rendahnya literasi pengguna terhadap transaksi lintas negara masih menjadi hambatan. 

Banyak masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan pekerja migran belum menyadari bahwa mereka dapat memanfaatkan QRIS untuk bertransaksi di luar negeri.