Relawan Palsu dan Politik Rente

Oleh: 

Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd
(Alumnus STF Seminari Pineleng dan IAIN Manado)

PENCOPOTAN Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar reshuffle biasa. Ledakan amarah sebagian relawan Jokowi, termasuk Yanes Yosua Frans, justru menyingkap wajah buram demokrasi kita: relawan yang lebih mirip pedagang jabatan ketimbang pejuang rakyat. Dari sini terlihat betapa dalamnya politik transaksional merusak fondasi demokrasi. Pertanyaan besar pun mengemuka: masihkah kita punya relawan sejati, atau sekadar pedagang rente yang mengatasnamakan rakyat?

Dari Idealisme ke Transaksi

Relawan sejati lahir dari kesukarelaan, idealisme, dan semangat moral memperjuangkan cita-cita bangsa. Sejarah menunjukkan bagaimana kelompok relawan, entah dalam gerakan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, maupun simpatisan politik, sering menjadi motor perubahan. Gerakan mahasiswa 1998 yang menumbangkan Orde Baru, misalnya, lahir dari idealisme murni, bukan transaksi kekuasaan.

Namun, dalam praktik politik Indonesia pascareformasi, peran relawan mengalami degradasi. Relawan yang semestinya menjadi kekuatan moral, kini sering kali bertransformasi menjadi broker politik. Mereka menagih balas jasa setelah kandidat yang didukung naik ke tampuk kekuasaan.

Kemarahan Yanes Yosua Frans atas pencopotan Budi Arie hanyalah contoh bagaimana sebagian relawan merasa memiliki “hak istimewa” untuk mengakses kekuasaan. Padahal, relawan sejati tidak seharusnya menuntut jatah politik.

Hannah Arendt dalam The Human Condition (1998) menegaskan bahwa politik sejati adalah ruang publik tempat warga berdialog, membangun konsensus, dan mengartikulasikan kepentingan bersama. Tetapi, saat relawan menjelma menjadi pedagang politik, ruang publik tereduksi menjadi pasar jabatan.

Bung Karno dalam Di Bawah Bendera Revolusi (1964) mengingatkan: “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.” Pesan ini relevan, sebab relawan yang melupakan idealisme dan terjebak rente sesungguhnya meninggalkan sejarah perjuangan rakyat. Relawan transaksional telah kehilangan ruh historis gerakan kerakyatan.

Bung Karno juga menegaskan dalam pidato To Build the World Anew (1960) di Sidang Umum PBB: “Politik harus menjadi sarana memperjuangkan harkat kemanusiaan.” Kontras dengan relawan palsu yang memburu jabatan, Bung Karno menempatkan politik sebagai sarana luhur demi kepentingan manusia universal.

Korupsi Moral dalam Demokrasi

Dari perspektif etika, fenomena ini adalah bentuk korupsi moral. Relawan yang marah karena kehilangan kursi menteri bukan sedang membela kepentingan rakyat, melainkan kehilangan akses terhadap rente kekuasaan.

Immanuel Kant dalam Groundwork for the Metaphysics of Morals (1785) menegaskan bahwa tindakan moral bernilai hanya jika dilakukan demi kewajiban, bukan pamrih. Relawan yang menuntut balas jasa dari penguasa menunjukkan perjuangan mereka bukan demi kewajiban moral terhadap rakyat, melainkan demi keuntungan pribadi.

Gus Dur pernah berkata: “Politik itu memang kotor, tetapi kita tidak boleh meninggalkannya. Yang harus kita lakukan adalah membersihkan politik dari kotoran itu” (Prisma Pemikiran Gus Dur, 1999). Kata-kata ini menegaskan bahwa relawan seharusnya membersihkan praktik politik dari rente, bukan menambah kotornya politik dengan pamrih kekuasaan.

Yong Ohoitimur dalam Etika Politik: Sebuah Tawaran Filsafat Politik Kontekstual (2004) menyatakan: “Politik tanpa etika adalah jalan pintas menuju kekerasan struktural.” Pandangan ini mempertegas bahwa relawan transaksional memperparah korupsi moral demokrasi.