Selasa, 28 April 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Opini

QRIS dan Masa Depan Ekonomi Digital Indonesia

Saatnya semua pihak saling bersinergi, berkolaborasi untuk memperluas penggunaan QRIS guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Handhika Dawangi
Tribun Manado/Fernando Lumowa
QRIS - Ilustrasi QRIS ditempatkan di kasir sebuah rumah makan di Manado.  

Kurangnya edukasi menyebabkan fitur ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Aspek yang tak kalah penting adalah risiko keamanan dan keandalan sistem. 

Transaksi lintas yurisdiksi membuka peluang terhadap serangan siber, penyalahgunaan data hingga manipulasi nilai tukar jika tidak diatur secara transparan. 

Untuk itu, penguatan aspek teknologi dan regulasi perlu menjadi prioritas utama.

Menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif agar QRIS cross border dapat diimplementasikan secara optimal. 

Bank Indonesia perlu memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral, seperti forum-forum regional ASEAN dan G20. 

Hal ini bertujuan untuk menyusun kerangka hukum dan teknis yang seragam, serta menumbuhkan kepercayaan antarnegara dalam pertukaran data dan nilai tukar.

Di sisi teknis, inisiatif bersama perlu dilakukan untuk membangun standarisasi dan interoperabilitas sistem pembayaran. 

Hal tersebut mencakup penyusunan protokol dalam pemrosesan transaksi, pengamanan data dan integrasi infrastruktur antar penyelenggara jasa pembayaran di masing-masing negara. 

Kesiapan teknologi domestik juga harus ditingkatkan agar mampu mengelola beban transaksi lintas negara secara real-time, efisien dan aman.

Partisipasi aktif Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) di Indonesia juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kompetitif. 

Pemerintah dapat memberikan dukungan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan perizinan agar dapat mendorong lebih banyak PJP domestik untuk bersaing di tingkat global. 

Selanjutnya, edukasi publik juga harus diperluas kepada pengguna, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Peran KBRI dan atase dapat dimaksimalkan sebagai saluran diplomasi keuangan yang lebih inklusif. 

Seluruh upaya ini harus dibingkai dalam komitmen pelindungan konsumen yang kuat. Transparansi informasi, kejelasan dalam konversi nilai tukar dan penyediaan kanal pengaduan lintas negara harus dijamin agar kepercayaan pengguna tetap terjaga. 

Sumber: Tribun Manado
Halaman 3/4
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved