Kubu Demokrat Moeldoko Sulut Incar Kader Kosen, 'Kami Yakin, Hati Ketua DPC Memihak Kami'

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Kubu Demokrat versi Moeldoko Sulut bakal menjalankan perintah Moeldoko yakni merekrut semua kader Demokrat.

"Yang sudah keluar partai pun bakal kami rekrut," kata Vecky Gandey, Koordinator Rombongan KLB Provinsi Sulut kepada Tribun Manado Selasa (16/3/2021) via WA. 

Menurut dia, Moeldoko dalam arahannya meminta agar semua kader Demokrat direkrut. 
Moeldoko melarang adanya pecat memecat. 

"Kecuali mereka sudah tak mau lagi bersama Demokrat," ujarnya.

Baca juga: Rektor Unima Diperiksa Kejari Yapen, Pengacara: Prof Deitje Katuuk Sebatas Saksi

Baca juga: Siswi SMA Melahirkan di UKS saat Ujian, Ternyata Hasil Perbuatan Bejat Keluarganya Sendiri

Baca juga: Sebulan Ada 410 Perceraian yang Banyak Diajukan Pihak Istri, Janda di Daerah Ini Makin Banyak

Masuk dalam incaran mereka sejumlah tokoh kosen partai Demokrat. Mereka yang berjasa tapi sudah tak punya posisi dalam partai.

"Saya yakin mereka akan gabung dengan kami, karena ini gerakan pemurnian sebagai antitesa dari politik oligarki yang kini melanda partai mercy itu," kata dia.

Untuk para pengurus DPC dan DPD saat ini, ia yakin secara emosional bersama kubu Moeldoko. "Kami tahu mereka simpati pada kami," ujar dia. 

Baca juga: Krisdayanti Gunakan Kebaya Motif Berbeda, Tapi Warna Sama Saat Lamaran Aurel Disorot, Tak Dianggap?

Baca juga: Asisten Pemerintahan dan Kesra Bolmut Ikuti FGD Program Keamanan Pangan Terpadu

Baca juga: Info BMKG: Prakiraan Cuaca Jabodetabek Besok Rabu 17 Maret 2021, Wilayah Ini Alami Hujan Petir

Pihaknya menanti putusan Kemenkumham. 

Ia hakul yakin eksistensi kubu Moeldoko dapat diakui Kemenkumham.

"Tunggu dan hargai saja proses yang sedang berlangsung.

Karena sekali lagi, semangat KLB adalah demi kebesaran Demokrat sekaligus menghilangkan Oligarki kelompok tertentu," katanya. 

Menurut Vecky, klaim kubu AHY mendapat simpati rakyat tak sepenuhnya benar.

Ia sendiri merasakan dukungan rakyat ke kubu Moeldoko kian besar. 

"Saat saya tiba di Manado naik Gocar, supirnya katakan pas Moeldoko naik karena Demokrat sudah jadi partai keluarga.

Itu bertentangan dengan jiwa demokratis di awal partai ini," ujarnya.

Baca juga: Andi Mallarangeng Ungkap Alasan AHY Dipilih Sebagai Ketum Partai Demokrat: Butuh Lokomotif Baru

Baca juga: Daftar Harga Katalog Alfamart Terbaru Selasa 16 Maret 2021, Susu, Beras, Minuman Turun Harga

Baca juga: Rita Tamuntuan Tegaskan Sinergitas Pusat - Daerah di Rakernas IX TP PKK

Ia menyebut status DPP adalah demisioner. Sedang DPD dan DPC adalah tetap.

"Tinggal menanti putusan Kemenkumham. Jika putusan keluar pilihan ada di tangan ketua DPC dan DPD. Bersama kami atau tidak," ujarnya. 

Vecky meluruskan sejumlah hal. 

Baca juga: Cinta Segitiga Antasari Azhar, Nasrudin dan Rani Juliani Berujung Kematian, Sosok Cantik Ini Hilang

Baca juga: Mantan Istri Deddy Corbuzier Jadi Istri ke-25 Vicky Prasetyo, di Malam Pertama Kalina Dapat Serangan

Ia membantah pernyataan AHY bahwa peserta KLB abal-abal. Sebut dia, KLB Deli Serdang diukuti pemilik suara sah. 

 "Awalnya AHY mengatakan KLB tersebut abal abal dan tak ada pemilik suara sah yang hadir. 

Beberapa hari kemudian diralat menjadi 34 Ketua DPC.

Tetapi beliau tidak menyadari masih banyak yang hadir kemudian dibumbui dengan narasi sudah di PLT dengan membawa dokumen kepengurusan ke KPU pada tanggal 8 Maret 2020.

Baca juga: Pasangan Kekasih Dikeluarkan dari Kampus Usai Si Wanita Lamar Prianya, Viral Ngaku Tidak Menyesal

Baca juga: Duatlon Likupang, Panggung Kebangkitan Pariwisata Indonesia, Joune Ganda: Homestay Siap

Baca juga: Kabar Gembira, Anies Izinkan Rumah DP 0 Rupiah Dimiliki Warga Jakarta yang Gajinya 14,8 Juta

Tetapi DPP Demisioner tidak sadar bahwa KLB dilaksanakan tanggal 5 maret

sehingga otomatis peserta KLB nama-namanya masih ada dalam struktur yang diakui oleh Pemerintah maupun KPU," kata dia. 

Sebut dia, proses terjadinya KLB ini sebenarnya turut dipromosikan oleh DPP PD sendiri. Pada waktu konfrensi pers yang dilakukan oleh AHY, daerah masih banyak yang belum tahu.

"Tetapi dengan adanya info tersebut membuat DPC mendapatkan sarana untuk menyalurkan aspirasi tersebut," kata dia 

Baca juga: Cinta Segitiga Antasari Azhar, Nasrudin dan Rani Juliani Berujung Kematian, Sosok Cantik Ini Hilang

Baca juga: Bimtek di Manado, Vaksinasi Anggota DPRD KK Ditunda

Gandey membeber hal yang mendasari KLB. 

Sebut dia, kongres tanggal 15 Maret 2020 tidak ada laporan pertanggung jawaban serta pembahasan AD/ART.

Tiba - tiba muncul AD yang sudah memasung hak-hak peserta hak kongres. 

"Misalnya Pasal 17 Ayat 6 F bahwa untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat harus persetujuan

ketua majelis tinggi partai kemudian untuk penetapan ketua DPD maupun DPC sudah tidak lagi dipilih tapi di tunjuk oleh DPP PD," katanya.

Yang aneh, ujar dia, terjadi perubahan mukadimah AD/ART partai.

Baca juga: Pisau Tertancap di Leher, Suami Bunuh Istri yang Hamil 8 Bulan, Marah Ambil Makanan dari Tetangga

Baca juga: Peringatan Dini Besok Rabu 17 Maret 2021, BMKG: Ini 22 Wilayah yang Berpotensi Cuaca Ekstrem

"Awalnya nama SBY tidak tercantum di dalam nya sebagai pendiri tetapi di AD/ART versi AHY nama Bapak SBY sudah di masukkan sebagai founding father.

Ini sebenarnya tidak akan menjadi masalah kalau di sampaikan dalam Kongres, tetapi hal ini semua tidak dilakukan," kata dia. 

Sebutnya lagi, sebelum terpilih pada 15 Maret 2020, AHY telah melakukan safari ke seluruh Indonesia.

Dalam perjumpaan bersama seluruh Ketua DPC dia selalu menyampaikan akan memperioritaskan kader untuk ikut Pilkada.

"Bahkan AHY menyampaikan bahwa setiap kontribusi dalam bentuk dana yang diberikan oleh kandidat pada DPP PD untuk mendapatkan rekomendasi B1KWK akan di bagi 50% kepada DPC.

Baca juga: Pengguna QRIS di Sulut Capai 44.910 Merchant, BI Dorong PJSP Bank dan Umum Tangkap Peluang

Tetapi DPP PD mengingkari hal tersebut dan hanya memberikan satu karung bendera.

Perlu diingat ada 270 Pilkada pada tahun 2020, berarti ada 270 Ketua DPD/DPC yang dibohongi oleh DPP PD.

"Belum lagi ketua-ketua DPC yang sudah siap menjadi calon dalam Pilkada akhirnya harus pasrah karena tidak mendapatkan rekomendasi

malah rekomendasinya diberikan kepada yang bukan kader. Dan ini terjadi di setiap Provinsi," katanya 

Ungkap dia, ketua DPC yang merasa terzalimi bersatu dengan mengusulkan KLB.

Kesalahan AHY lainnya adalah penetapan pimpinan Dewan.

Awalnya DPP telah mengeluarkan Peaturan Organisasi tentang syarat- syarat pengusulan menjadi pimpinan dewan.

Baca juga: Ungkit KLB Demokrat, Amien Rais: Saya Tidak Yakin Moeldoko Seberani Itu Tanpa Kedipan dari Lurah

"Tetapi DPP melanggar sendiri PO yang di buat, malah rekomendasi nama yang keluar bukan seperti syarat-syarat yang dibuat sendiri," kata dia. 

Kegusaran utama kader terhadap AHY adalah telah jadi partai keluarga. Ini bertentangan dengan cita cita awal partai yang demokratis dan modern. 

"Partai Demokrat ini sudah didesain sedemikian rupa hingga Ketua Umum DPP PD merangkap sebagai satu-satunya Wakil Ketua Majelis tinggi partai,

sehingga ayahnya sebagai ketua dan anaknya sebagai wakil ketua. Dan adiknya ketua umum menjadi wakil ketua umum merangkap ketua Fraksi dan wakil ketua badan anggaran di DPR RI," kata dia. 

Ia meluruskan opini yang berkembang bahwa Moeldoko lah otak pelaksanaan KLB.

Baca juga: Krisdayanti Gunakan Kebaya Motif Berbeda, Tapi Warna Sama Saat Lamaran Aurel Disorot, Tak Dianggap?

"Yang benar para ketua DPC yang bersepakat untuk mengusulkan Bapak Moeldoko

sebagai ketua Umum atau dengan kata lain kami bersedia di pimpin oleh Jend (Purn) Moeldoko," kata dia.

Menurut dia, Moeldoko berpesan untuk merangkul seluruh kader yang ada tanpa adanya pecat memecat tanpa adanya proses pembelaan diri

kecuali mereka yang tidak ingin bersama-sama lagi dengan Partai Demokrat maka dipersilahkan untuk keluar. (art) 

Baca juga: Maia Estianty Beri Wejangan untuk Atta Halilintar, Singgung soal Godaan Wanita Lain: Tahan Hati

Baca juga: Rektor Unima Diperiksa Kejari Yapen, Pengacara: Prof Deitje Katuuk Sebatas Saksi

YOUTUBE TRIBUN MANADO:

Berita Lain Terkait Kisruh Demokrat