Sulawesi Utara

Usulan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada, Bawaslu Tetap Pakai Aturan UU

Isu larangan koruptor maju pemilu mencuat kembali jelang Pilkada serentak 2020.

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Alexander Pattyranie
Tribun Manado/Ryo Noor
Herwyn Malonda 

Masalah terberat bagi bangsa ini adalah parpol.

Selama parpol tidak dibenahi, maka sistem apapun yang digunakan dalam proses pemilihan, maka hasilnya akan tetap buruk dan publik tidak mendapatkan apa-apa

Jadi selain UU lemah, political Will para elit di DPR tidak ada kemauan soal itu. 

Alasannya adalah pelanggaran UU HAM yang mereka buat sendiri. Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). 

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak, melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Inilah pasal yang kerap dijadikan alat pembenaran bahwa mantan narapidana korupsi pun tetap  berhak mendapatkan jabatan apapun

KPU pernah mengatur larangan mantan koruptor jadi caleg. Cuma aturan KPU yang termuat dalam PKPU ditolak MA karena PKPU itu tidak sederajat dengan UU sebagaimana yang diatur dalam UU 39. 

Berkaca dari kasus kepala daerah jadi koruptor, hingga kini  berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah kepala daerah yang ditangkap sejak tahun 2004 hingga 2019 sebanyak 105 kepala daerah. Bupati merupakan kepala daerah yang paling banyak ditangkap oleh KPK, 63 orang. Kemudian, disusul oleh Wali Kota sebanyak 24 orang. 

Kasus yang ditangani penegak hukum, korupsi yang dilakukan kepala daerah selalu berkaitan dengan fee proyek, pembahasan tata ruang, imbalan pihak ketiga terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya, pengalokasian dana transfer di daerah, pemberian Ijin usaha serta penempatan pejabat pada posisi tertentu. 

Lantas apa yang menyebabkan kepala daerah rentan masuk dalam pusaran korupsi. 

Pertama adalah faktor motif.

Banyak oknum berusaha merebut jabatan kepala daerah dengan maksud untuk memperkaya diri. 

Segala cara dilakukan untuk menang dalam kontesatsi Pilkada sebab ada keyakinan baginya bahwa jabatan itu bisa membuatnya jadi kaya raya. 

Kedua faktor rekrutemen calon oleh partai politik.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved