Sulawesi Utara

Usulan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada, Bawaslu Tetap Pakai Aturan UU

Isu larangan koruptor maju pemilu mencuat kembali jelang Pilkada serentak 2020.

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Alexander Pattyranie
Tribun Manado/Ryo Noor
Herwyn Malonda 

Wacana lama Koruptor dilarang jadi Calon Kepala Daerah mencuat lagi jelang Pilkada Serentak 2020.

DR Ferry Liando, Pengamat Politik Universitas Sam Ratulangi menyampaikan, sudah banyak imbauan.

Yakni soal keinginan agar koruptor tidak boleh jadi calon kepala daerah, atau jadi caleg, baik dari KPK atau Kemendagri, cuma imbauan itu bukan hukum positif.

Kalau hanya sekadar imbauan maka hal ini akan sulit terwujud.

Masalahnya parpol memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan.

Tak ada satu lembaga pun baik Pemerintah ataupun KPK yang bisa mengintervensi keputusan parpol termasuk dalam penetapan calon kepala daerah. 

Satu-satunya cara adalah memperbaiki 2 UU sekaligus yakni UU nomor 2 tahun 2011 sebagai perubahan UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik.

Kemudian, UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Dua UU ini tidak memberikan larangan bagi parpol merekrut calon yang pernah terpidana kasus korupsi.

Buktinya beberapa kepala daerah yang pernah tersangkut korupsi dicalonkan parpol, dan terpilih kembali. 

Parpol itu selalu yang dipikirkan adalah bagaimana calon yang diusungnya bisa menang. 

Tanpa ada rasa peduli, dan malu jika yang dicalonkan itu pernah bermasalah hukum atau tidak. 

Apalagi sebagian besar parpol lalai melaksanakan fungsi-fungsi rekrutmen dan kaderisasi secara sistematis dan berjenjang. 

Parpol hanya kerap cari gampang memberi peluang siapa yang menyanggupi memodali Pilkada termasuk uang mahar dalam pencalonan, tanpa Memedulikan dari mana modal itu diperoleh. 

Halaman
1234
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved