Sulawesi Utara

Usulan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada, Bawaslu Tetap Pakai Aturan UU

Isu larangan koruptor maju pemilu mencuat kembali jelang Pilkada serentak 2020.

Usulan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada, Bawaslu Tetap Pakai Aturan UU
Tribun Manado/Ryo Noor
Herwyn Malonda 

TRIBUNMANADO.CO.ID,  MANADO - Isu larangan koruptor maju pemilu mencuat kembali jelang Pilkada serentak 2020.

Isu lama, karena larangan serupa pernah jadi kontorversi di Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut) Herwyn Malonda mengatakan, sikap Bawaslu dari dulu itu tetap soal regulasi.

"Kalau regulasi mengatur larangan maka kita ikut, " ujar dia kepada tribunmanado.co.id, Rabu (31/07/2019).

KPU pernah membuat regulasi soal larangan caleg eks koruptor dilarang nyaleg lewat Peraturan KPU.

Berkaca dari kasus tersebut, akhirnya aturan itu dimentahkan Mahkamah Agung

"Soal itu (larangan) sudah batalkan MA," kata dia. 

Agar tak kejadian seperti lalu, maka pedomannya sesuai UU, pembatasan calon itu berdasarkan dua hal, pertama UU Pemilu dan keputusan Pengadilan

"UU Pemilu kan sudah mengatur, kemudian untuk pembatasan orang itu juga sesuai keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, adakan putusan yang mencabut hak dipilih dan memilih, " ungkap dia.

Selama tak ada revisi UU, kemudian semua yang disyaratkan dan dipenuhi maka bisa ikut Pemilu.

Halaman
1234
Penulis: Ryo_Noor
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved