Istana, Buruh, dan Demokrasi yang Sedang Diuji

Oleh
Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd
Alumnus STF Seminari Pineleng dan IAIN Manado

DEMOKRASI modern tidak hanya diukur dari hasil pemilu, melainkan juga dari kualitas hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Dalam negara demokratis, kekuasaan membutuhkan legitimasi, tetapi legitimasi tidak cukup dibangun melalui kemenangan elektoral. Ia harus terus dipelihara melalui partisipasi publik, kebebasan kritik, dan mekanisme kontrol sosial yang sehat.

Dalam konteks Indonesia hari ini, pengangkatan sejumlah tokoh buruh ke dalam lingkar kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Jumhur Hidayat dan Said Iqbal, menghadirkan pertanyaan yang menarik sekaligus penting. Apakah langkah tersebut merupakan pengakuan atas kompetensi dan pengalaman mereka dalam memperjuangkan hak-hak pekerja? Ataukah lebih merupakan strategi politik kooptasi untuk meredam potensi mobilisasi buruh yang selama ini menjadi salah satu kekuatan sosial paling efektif dalam menekan pemerintah?

Pertanyaan ini tidak lahir dari sinisme. Sebaliknya, ia merupakan bagian dari kewajiban demokratis untuk menguji setiap kebijakan publik secara kritis. Sebab sejarah politik menunjukkan bahwa kekuasaan selalu memiliki kecenderungan untuk mengintegrasikan kelompok-kelompok oposisi ke dalam sistem sebagai cara menjaga stabilitas. Di sisi lain, demokrasi juga membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam pemerintahan agar kebijakan lebih representatif.

Di titik inilah publik perlu melakukan refleksi yang lebih mendalam: apakah yang sedang terjadi merupakan proses demokratisasi partisipatif atau justru proses depolitisasi gerakan sosial?

Kooptasi atau Representasi? Dilema Filosofis Kekuasaan

Dalam filsafat politik, hubungan antara negara dan masyarakat sipil selalu menjadi tema sentral. Antonio Gramsci dalam Prison Notebooks (1971) menjelaskan bahwa kekuasaan modern tidak hanya bertumpu pada dominasi koersif, tetapi juga pada hegemoni, yakni kemampuan negara memperoleh persetujuan kelompok-kelompok sosial melalui integrasi kepentingan mereka ke dalam sistem kekuasaan.

Menurut Gramsci, kelompok yang sebelumnya kritis terhadap negara sering kali diajak masuk ke dalam struktur kekuasaan agar energi perlawanan berubah menjadi energi administrasi. Kritik berubah menjadi loyalitas. Gerakan berubah menjadi birokrasi.

Dari perspektif ini, masuknya tokoh-tokoh buruh ke kabinet atau lingkar istana dapat dibaca sebagai bentuk representasi positif sekaligus berpotensi menjadi instrumen kooptasi politik. Keduanya tidak selalu saling meniadakan.

Secara normatif, keterwakilan buruh dalam pemerintahan merupakan perkembangan yang baik. Demokrasi memang seharusnya memberi ruang kepada semua kelompok sosial untuk ikut menentukan arah kebijakan negara. Namun secara filosofis, pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah tokoh yang masuk kekuasaan tetap mempertahankan independensi moralnya?

Filsuf politik Hannah Arendt dalam The Human Condition (1958) mengingatkan bahwa politik kehilangan makna ketika ruang publik kritis digantikan oleh kepatuhan terhadap kekuasaan. Demokrasi membutuhkan warga yang mampu berkata "tidak" ketika negara keliru.

Karena itu, ukuran keberhasilan tokoh buruh di pemerintahan bukan terletak pada jabatan yang diperoleh, melainkan pada kemampuan mereka tetap menjadi suara pekerja ketika kepentingan buruh bertabrakan dengan kepentingan negara atau oligarki ekonomi.

Etika Kekuasaan dan Bahaya Membungkam Kritik

Dari perspektif etika politik, muncul pertanyaan mendasar: apakah pemberian jabatan kepada tokoh gerakan sosial merupakan penghargaan atas kompetensi atau instrumen untuk menetralkan kritik?

Filsuf Immanuel Kant dalam Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785) menegaskan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat, melainkan harus dihormati sebagai tujuan pada dirinya sendiri.