Istana, Buruh, dan Demokrasi yang Sedang Diuji

Militerisme Baru dan Penyempitan Ruang Sipil

Isu lain yang mengemuka dalam pemerintahan saat ini adalah meningkatnya keterlibatan figur militer dalam berbagai sektor sipil. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi dan aktivis demokrasi karena Indonesia memiliki pengalaman historis panjang dengan dwifungsi militer pada masa Orde Baru.

Secara historis, reformasi 1998 berupaya membangun pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan dan fungsi politik. Agenda tersebut merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat sipil untuk memastikan supremasi sipil atas militer.

Dalam The Soldier and the State (1957), Samuel P. Huntington menegaskan bahwa profesionalisme militer justru tumbuh ketika militer fokus pada tugas pertahanan, bukan mengelola urusan sipil. Ketika figur militer semakin dominan dalam birokrasi sipil, muncul pertanyaan mengenai arah konsolidasi demokrasi Indonesia.

Memang tidak semua keterlibatan militer identik dengan kemunduran demokrasi. Banyak purnawirawan memiliki kapasitas manajerial yang baik. Namun demokrasi membutuhkan keseimbangan institusional.

Kekhawatiran publik bukan pada individu tertentu, melainkan pada kecenderungan struktural yang memperbesar peran militer dalam ruang sipil sekaligus memperkecil ruang kontrol masyarakat.

Dalam perspektif sosiologis, kombinasi antara kooptasi kelompok sipil dan meningkatnya peran militer berpotensi menghasilkan apa yang disebut sebagai "demokrasi yang terkendali" (managed democracy), yakni sistem yang tetap memiliki prosedur demokratis tetapi ruang oposisi substantif semakin terbatas.

Demokrasi Membutuhkan Oposisi Moral

Dari perspektif psikologis dan antropologis, manusia memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang memberinya penghargaan dan status.

Psikolog sosial Philip Zimbardo melalui berbagai penelitiannya menunjukkan bahwa posisi dan struktur kekuasaan dapat memengaruhi perilaku individu secara signifikan. Orang yang masuk ke dalam sistem sering kali secara perlahan mengadopsi nilai-nilai sistem tersebut.

Karena itu, tidak mudah bagi aktivis atau tokoh gerakan untuk tetap kritis setelah menjadi bagian dari kekuasaan.

Dalam perspektif antropologi politik, fenomena ini merupakan pola universal. Hampir semua rezim modern berusaha mengintegrasikan elite masyarakat sipil ke dalam jaringan kekuasaan guna memperkuat legitimasi politik.

Masalahnya, demokrasi tidak hanya membutuhkan partisipasi dalam pemerintahan. Demokrasi juga membutuhkan oposisi moral.

Oposisi moral tidak selalu berarti partai oposisi. Ia dapat hadir melalui kampus, organisasi keagamaan, media massa, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja, komunitas intelektual, dan ruang publik yang bebas.

Jika semua energi kritis akhirnya terserap ke dalam negara, maka demokrasi kehilangan mekanisme koreksi dirinya.