Kurban Kekuasaan dan Kekuasaan atas Kurban

Prof Ahmad Tholabi Kharlie secara tepat mengingatkan bahwa penggunaan APBN harus memenuhi prinsip tata kelola publik yang baik agar tidak menimbulkan persepsi politisasi simbol agama (MUI Digital, “Soal Sapi Qurban Presiden Prabowo, Ini Pandangan Guru Besar UIN Jakarta”, 2026). Masalahnya, dalam budaya politik paternalistik seperti Indonesia, bantuan sosial negara sering dipersepsikan sebagai kemurahan hati elite, bukan hak konstitusional warga negara.

Pierre Bourdieu dalam Language and Symbolic Power (1991) menjelaskan bahwa bahasa memiliki kekuatan simbolik membentuk kesadaran sosial. Ketika bantuan negara diberi label “kurban presiden”, publik secara tidak sadar diarahkan menghubungkan kesejahteraan mereka dengan kemurahan hati penguasa, bukan dengan sistem pelayanan publik negara. Di sinilah problem etik politik muncul. Negara yang sehat seharusnya memperkuat kesadaran kewargaan, bukan memperkuat kultus personal.

Agama dalam Bayang-bayang Pencitraan Politik

Indonesia adalah masyarakat religius dengan sensitivitas simbol agama yang sangat tinggi. Karena itu, agama sering menjadi sumber legitimasi politik paling efektif. Ali Shariati dalam Religion versus Religion (1970) membedakan antara agama pembebasan dan agama legitimasi. Agama pembebasan berpihak pada keadilan sosial dan kemanusiaan, sedangkan agama legitimasi dipakai untuk menopang kekuasaan.

Ketika simbol kurban dilekatkan secara personal pada figur penguasa dengan dukungan fasilitas negara, agama berisiko direduksi menjadi alat legitimasi politik. Masyarakat tidak lagi diajak merenungkan makna pengorbanan, tetapi diarahkan mengagumi kemurahan elite.

Dalam perspektif etika sufistik, bahaya terbesar ibadah adalah riya’—hasrat memperlihatkan kesalehan di hadapan publik. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa amal ibadah dapat kehilangan nilai spiritual ketika bercampur dengan motif pencitraan dan pengakuan sosial.

Di era digital, problem ini semakin serius. Ritual agama dengan mudah dikomodifikasi menjadi konten visual dan propaganda politik. Ironinya, masyarakat lebih mudah terpesona pada simbol-simbol religius penguasa dibanding mempertanyakan keadilan struktural. Kita sibuk membicarakan ukuran sapi kurban, tetapi lupa membicarakan ketimpangan sosial, korupsi, pengangguran, dan krisis pendidikan. Agama akhirnya kehilangan daya profetiknya. Padahal dalam tradisi kenabian, agama justru hadir untuk mengkritik penyalahgunaan kekuasaan.

Antropologi Patronase dan Psikologi Ketundukan Publik

Secara antropologis, praktik distribusi bantuan oleh elite politik memiliki akar panjang dalam budaya patronase. Dalam masyarakat feodal, penguasa dipandang sebagai sumber kemurahan hati dan pelindung rakyat. James C Scott dalam Weapons of the Weak (1985) menjelaskan bahwa patronase menciptakan hubungan ketergantungan psikologis antara rakyat dan elite. Bantuan sosial sering digunakan untuk mempertahankan loyalitas simbolik masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, pola ini masih sangat kuat. Ketika bantuan negara dikaitkan secara personal dengan figur presiden, masyarakat diarahkan untuk melihat negara sebagai wajah penguasa, bukan institusi demokratis. Ini berbahaya bagi pendidikan politik publik. Demokrasi membutuhkan warga negara yang sadar hak, bukan rakyat yang menggantungkan harapan pada kemurahan elite.

Dari sudut psikologi sosial, simbol religius yang dilekatkan pada figur pemimpin dapat menghasilkan halo effect – kecenderungan menilai seseorang baik secara moral hanya karena diasosiasikan dengan aktivitas keagamaan. Daniel Kahneman dalam Thinking, Fast and Slow (2011) menjelaskan bahwa manusia sering membuat penilaian cepat berbasis simbol emosional, bukan refleksi rasional. Karena itu, politisasi simbol agama sangat efektif membangun citra publik. Namun efektivitas politik tidak otomatis identik dengan legitimasi moral. Kekuasaan yang terlalu sering memanfaatkan simbol agama justru dapat menghasilkan kelelahan moral masyarakat. Agama kehilangan daya kritisnya dan berubah menjadi ornamen kekuasaan.

Relevansi bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia

Perdebatan tentang sapi kurban presiden sesungguhnya bukan soal sapi. Ini adalah perdebatan tentang etika publik, relasi agama dan negara, serta masa depan demokrasi Indonesia. Apakah negara akan tetap menjaga batas sehat antara kepentingan pribadi penguasa dan uang publik? Ataukah kita perlahan membiarkan agama menjadi instrumen simbolik kekuasaan?

Urgensi refleksi ini semakin besar di tengah krisis kepercayaan publik terhadap elite politik. Demokrasi modern tidak hanya diancam oleh korupsi uang, tetapi juga korupsi simbolik. Ketika simbol agama dipakai terus menerus untuk kepentingan politik, masyarakat perlahan kehilangan kemampuan membedakan antara kesalehan autentik dan pertunjukan citra. Padahal Iduladha mengajarkan sesuatu yang jauh lebih radikal daripada sekadar distribusi daging. Ia mengajarkan keberanian memotong ego, kerakusan, narsisme, dan hasrat menguasai simbol kesalehan. Kurban sejati bukan pertama-tama menyembelih sapi, melainkan menyembelih kesombongan diri.

Negara memang wajib membantu rakyat miskin. Tetapi bantuan itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari personalisasi politik. Jika negara ingin menjalankan program sosial Iduladha, maka sebutlah itu program sosial negara. Jangan membungkusnya sebagai ibadah personal penguasa. Sebab pemimpin yang memahami hakikat kurban semestinya berani berkorban dengan hartanya sendiri, bukan menggunakan uang rakyat lalu membiarkan publik menganggapnya sebagai kemurahan pribadinya.

Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat berapa banyak sapi yang dibagikan penguasa, tetapi juga apakah kekuasaan digunakan untuk melayani rakyat atau sekadar mempertontonkan citra kesalehan. Dan mungkin, di situlah inti persoalan bangsa ini hari ini: terlalu banyak pertunjukan religius kekuasaan, tetapi terlalu sedikit pengorbanan autentik dari para pemimpin. (*)