Romo Mudji dan Tanggung Jawab Merawat Kemanusiaan

Secara teologis, Romo Mudji menghidupi iman yang inkarnasional. Allah tidak dipahami sebagai konsep abstrak yang jauh dari sejarah, melainkan hadir dalam pergulatan manusia sehari-hari. Karena itu, iman selalu diuji dalam relasinya dengan penderitaan, ketidakadilan, dan harapan manusia.

Ia membaca realitas Indonesia dari bawah – dari pengalaman mereka yang sering luput dari statistik dan wacana elite: petani yang kehilangan lahan, buruh yang terpinggirkan, masyarakat adat yang terdesak, serta kaum miskin kota yang hidup di pinggiran kemajuan. Dalam perspektif ini, iman tidak pernah netral secara sosial (Lonergan, 1972).

Romo Mudji kerap mengingatkan bahwa dosa tidak hanya bersifat personal, tetapi juga struktural. Ketidakadilan dapat dilembagakan melalui kebijakan, sistem ekonomi, dan budaya politik yang tidak berpihak pada martabat manusia (Mudji Sutrisno, 2006). Karena itu, pewartaan iman kehilangan daya profetisnya jika berhenti pada ritual dan wacana moral individual.

Rasionalitas yang Membebaskan

Sebagai filsuf, Romo Mudji menaruh perhatian besar pada krisis rasionalitas modern. Ia mengkritik kecenderungan rasionalitas instrumental yang mereduksi manusia menjadi objek produksi dan konsumsi. Dalam kerangka ini, efisiensi dan pertumbuhan sering dijadikan tolok ukur tunggal, sementara martabat manusia terpinggirkan (Habermas, 1984).

Bagi Romo Mudji, filsafat tidak boleh berhenti pada ketepatan konsep, tetapi harus berani mengajukan pertanyaan etis: pengetahuan ini melayani siapa, dan siapa yang menanggung akibatnya (Mudji Sutrisno, 2010). Rasionalitas sejati adalah rasionalitas yang berpihak pada kehidupan.

Ia juga kritis terhadap dominasi epistemologi Barat yang kerap meminggirkan kearifan lokal. Budaya Nusantara, dengan simbol dan narasi kolektifnya, dipahami sebagai sumber refleksi etis yang sah, selama diuji oleh prinsip universal martabat manusia (Taylor, 1989).

Etika sebagai Latihan Nurani

Dalam pemikiran Romo Mudji, etika bukan sekadar kumpulan norma atau kepatuhan legalistik. Etika adalah latihan nurani – proses panjang membentuk kepekaan terhadap ketidakadilan yang sering dinormalisasi (Haryatmoko, 2015).

Ia menolak etika yang berhenti pada hukum positif. Etika sejati, baginya, justru diuji ketika hukum gagal melindungi yang lemah. Di sinilah keberanian moral menjadi penting: keberanian untuk tidak ikut arus ketika arus itu menyingkirkan kemanusiaan (Suseno, 2019).

Kebebasan, dalam perspektif etis Romo Mudji, bukan hak tanpa batas, melainkan tanggung jawab untuk memilih yang baik bagi sesama (Kant, 1797/1996).

Budaya sebagai Ruang Perjumpaan

Sebagai budayawan, Romo Mudji memandang budaya sebagai proses dialog yang hidup, bukan identitas yang membeku. Ia menolak politisasi budaya dan agama yang menjadikannya alat eksklusif. Budaya menemukan maknanya justru dalam perjumpaan – antariman, antaretnis, dan antartradisi (Mudji Sutrisno, 2006).

Ia kerap mengingatkan bahwa konflik sosial jarang disebabkan oleh perbedaan nilai semata, melainkan oleh ketidakadilan struktural dan kegagalan komunikasi publik (Habermas, 1984). Karena itu, dialog lintas batas harus menjadi praksis etis, bukan sekadar seremoni simbolik.

Dalam konteks Indonesia, Romo Mudji melihat Pancasila sebagai horizon etis yang memungkinkan perjumpaan antara nilai lokal dan universal (Suseno, 2019).