Demokrasi Indonesia di Persimpangan: Ritual Elite atau Gerakan Rakyat?

Mengapa gedung DPRD dibakar? Mengapa rumah pejabat jadi sasaran amuk? Itu bukan sekadar 'anarkisme'. 

Dalam kerangka antropologi, tindakan itu bisa dibaca sebagai serangan terhadap simbol kekuasaan. 

Gedung DPRD bukan hanya bangunan, melainkan lambang jarak kuasa yang dianggap timpang. 

Membakarnya adalah bentuk penolakan terhadap legitimasi elit. 

Michel Foucault pernah mengatakan, kekuasaan tidak hanya ada di lembaga formal, tetapi tersebar dalam relasi sosial. 

Protes rakyat Indonesia belakangan ini memperlihatkan bagaimana rakyat berusaha memutus rantai kuasa yang mengekang mereka baik itu dalam bentuk kebijakan ekonomi yang timpang, represifnya aparat, maupun simbol kemewahan elit politik.

Dilema Negara: Konsesi atau Represi

Bagaimana respon negara? Presiden akhirnya mencabut tunjangan DPR, melarang anggota dewan bepergian ke luar negeri, dan berjanji meninjau ulang anggaran. 

Namun, di sisi lain, aparat makin keras di jalanan. 

Ribuan orang ditangkap, beberapa dipukuli, dan Kapolri bahkan mengeluarkan instruksi tembak di tempat bagi demonstran yang dianggap anarkis. 

Amnesty International, Komnas HAM, dan berbagai lembaga internasional mengecam keras tindakan ini. 

Kontradiksi ini memperlihatkan dilema klasik elit berkuasa: di satu sisi ingin meredakan amarah rakyat dengan konsesi simbolik, tapi di sisi lain enggan melepas kendali kuasa yang sebenarnya. 

Bagi antropologi politik, inilah momen yang memperlihatkan rapuhnya legitimasi. Demokrasi prosedural masih berjalan, tetapi legitimasi moral di mata rakyat kian menipis.

Demokrasi dalam Persimpangan

Kita kemudian sampai pada pertanyaan awal: demokrasi kita ini pertarungan elit atau rakyat?