Demokrasi Indonesia di Persimpangan: Ritual Elite atau Gerakan Rakyat?

Di sinilah antropologi politik membantu kita membaca fenomena ini: tunjangan itu bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal politik simbolik. Ia merepresentasikan jarak antara elit dan rakyat.

Dari Simbol ke Ledakan Kemarahan

Kemarahan rakyat kemudian menemukan momentum tragis. 

Seorang pemuda, Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun, tewas tertabrak kendaraan taktis polisi saat aparat berusaha membubarkan aksi massa. 

Kematian Affan segera menjadi simbol baru perlawanan. 

Foto dan kisahnya menyebar luas di media sosial. 

Dari titik itu, protes meluas dan isu berkembang, bukan hanya soal tunjangan DPR, tetapi juga tentang ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, serta kekerasan aparat.

Di banyak kota, rakyat bergerak dengan caranya masing-masing. 

Ada yang turun dengan damai membawa poster, ada pula yang marah hingga membakar gedung DPRD dan menjarah rumah pejabat. 

Lahir pula dokumen “17+8 Demands” yang disusun oleh aktivis, influencer, dan kelompok masyarakat sipil. 

Tuntutannya berlapis: mulai dari penghentian tunjangan DPR, penyelidikan independen tragedi Affan, hingga pembatasan peran militer dalam politik sipil dan reformasi sistem anggaran negara. 

Di sini terlihat jelas, protes rakyat bukan sekadar reaksi emosional, melainkan refleksi terhadap keretakan struktur demokrasi. 

Rakyat berusaha mengambil kembali ruang politik yang selama ini mereka rasa dirampas.

Kekuasaan, Simbol, dan Perlawanan

Antropologi kekuasaan memberi kita alat untuk membaca makna di balik tindakan rakyat.