Beda UMK, UMP dan UMR, Simak Penjelasan Berdasarkan Keputusan Menakertrans

Ringkasan Berita:1.Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat I diganti menjadi UMP dan UMR Tingkat II menjadi UMK.

 

2.Sejak itu, penyebutannya dibedakan berdasarkan wilayah dan kewenangan penetapannya.

 

3.UMR, UMP, dan UMK merupakan standar upah minimum yang digunakan dalam sistem pengupahan di Indonesia.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Jelang akhir tahun biasanya pemerintah mulai menetapkan standar upah minimum untuk tahun berikutnya.

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

Standar upah bisa ditentukan mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi.

Baca juga: Belum Ada Permen, KSPSI Berharap Upah Minimum Tahun 2026 Naik Minimal 6 Persen

Memang jumlahnya berbeda tiap tingkatan.

Penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Komponen Kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan Upah Minimum, dimana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan 2100kkal perhari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya

UMR, UMP, dan UMK merupakan standar upah minimum yang digunakan dalam sistem pengupahan di Indonesia.

Istilah UMR sebelumnya dipakai untuk menyebut upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR Tingkat I diganti menjadi UMP dan UMR Tingkat II menjadi UMK.

Sejak itu, penyebutannya dibedakan berdasarkan wilayah dan kewenangan penetapannya.

UMP diberlakukan di tingkat provinsi dan ditetapkan gubernur. Sementara UMK berlaku di tingkat kabupaten/kota berdasarkan usulan bupati atau wali kota sebelum disahkan gubernur.

Lalu, apa perbedaan UMR, UMP, dan UMK?

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK

1. Upah Minimum Regional (UMR)

UMR adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi, termasuk kabupaten/kota di dalamnya. Istilah ini digunakan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 sebagai acuan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota.