Kebebasan Akademis dan Merawat Demokrasi

Oleh : Adi Tucunan (Akademisi Unsrat)

KEBEBASAN akademik adalah jantung dari kehidupan universitas dan kebebasan berpikir dari semua insan intelektual.

Penggalan kalimat tersebut adalah sebuah keniscayaan yang menjadi pilar dari kehidupan kampus untuk merawat tegaknya fundamentalisme keilmuan yang merawat demokrasi. Negara harusnya merasa diuntungkan dengan adanya kemandirian berpikir dari para ilmuwan yang menjunjung tinggi kebenaran sebagai produk dari keilmuan itu sendiri, bukannya mematikan alam berpikir kritis dari para akademisi dalam menyuarakan kebenaran.

Residu dari berpikir kritis tersebut adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan negara karena universitas sebagai pabrik para pemikir dan pendobrak kebekuan sejarah, serta merupakan mercusuar yang menerangi kegelapan.

Kepercayaan ini telah terawat selama berabad-abad, dan para cerdik cendekia telah memainkan peran sejarah yang menggairahkan dunia dengan mewarnai semua kehidupan di dalamnya.

Sejarah telah membuktikan bahwa dunia ini dikendalikan dan dikembangkan oleh para pemikir dan kaum intelektual yang mengambil peran sebagai akademisi yang mempertanyakan segala hal yang terjadi di muka bumi, dan sering mengambil sikap skeptis terhadap semua fenomena, dan itu ditunjukkan dengan bergeraknya para intelektual itu jika terdapat keadaan yang mendorong mereka turun gunung dari menara gadingnya untuk mempertanyakan segala kekacauan yang terjadi.

Situasi negeri ini yang nampaknya sedang mengalami turbulensi akibat residu pemilu yang diduga oleh sebagian kalangan terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, adalah jalan menuju pada kritik bertubi-tubi pada upaya pemberangusan demokrasi di Indonesia.

Ketidakpercayaan kepada pimpinan negara dalam hal ini Presiden sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terciptanya chaos di tengah peristiwa demokrasi, telah meluas sampai kepada para akademisi. Sudah lebih dari 100-an universitas di seluruh Indonesia menyampaikan kritik dan kekuatirannya atas ketidakberesan yang terjadi di Indonesia hari ini. Begitu banyak fakta pendukung yang memperlihatkan kita sedang di ambang kehancuran demokrasi, karena cara-cara yang melanggar etika dan moral, dengan terang benderang direkayasa sedemikian rupa untuk memenangkan kontestasi pemilu.

Suara para akademisi termasuk para guru besar, yang setiap hari memberi diri mendidik anak-anak negeri seharusnya menjadi peringatan untuk kita semua. Mereka bukan partisan tapi kaum cendekia yang menyuarakan suara kebenaran karena melihat ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara ini.

Suara mereka adalah murni demi menyelamatkan negara, tidak boleh dilihat sepihak oleh mereka yang tidak mampu berpikir jernih hanya karena kegilaan terhadap kekuasaan dan jabatan, atau hanya sekedar mengkultuskan individu.

Data dari Freedom House menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun dari poin 62 tahun 2019 menjadi poin 53 tahun 2023. Demikian pula, kebebasan pers di Indonesia menurun dari poin 63,23 tahun 2019 menjadi poin 54,83 tahun 2023. Tranparency International Indonesia menyampaikan dalam laporannya bahwa pemberantasan korupsi di era Presiden Jokowi kembali ke titik nol, artinya presiden gagal me,bernatas korupsi di Indonesia.

Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada pada angka 34 dari skala 100, itu artinya sangat rendah dan kita berada pada urutan 115 dari 180 negara yang disurvei tahun 2023. Salah satu contoh pembungkaman demokrasi adalah saat kritik dari para mahasiswa terhadap Presiden, membuat 2 tokoh utama mahasiswa saat itu yaitu ketua BEM UI dan BEM UGM, yang mendapat intimidasi terhadap diri mereka dan keluarganya adalah pertanda kuat bahwa telah terjadi genosida intelektual di kampus.

Biang keladi dari menurunnya kualitas berdemokrasi di Indonesia adalah politik dinasti dan oligarki yang ingin menguasai negara ini dalam jangka panjang.

Presiden harus bertanggungjawab terhadap kehancuran demokrasi di negeri ini, karena membiarkan dan bahkan diduga menjadi otak di balik layar kekacauan Pemilu yang penuh kecurangan, karena cawe-cawe politiknya yang terlalu bergairah untuk menjadikan keluarganya sebagai penguasa negeri ini. Sulit diterima dengan akal sehat, bahwa seorang pimpinan negara yang masih aktif, menjadikan anaknya sebagai penguasa baru di negeri ini.

Kasus ini mungkin hanya terjadi di Indonesia. Tentu saja, semua ini melahirkan tirani baru karena penggunaan aset negara yang begitu dominan dan terstruktur memanfaatkan uang rakyat untuk menjadikan keluarga presiden sebagai penguasa. Atas nama demokrasi, mereka memanfaatkan semua kebebasan ini dengan melanggar konstitusi untuk tidak terlibat dalam KKN, dan mereka selalu mengatakan justru sebaliknya bahwa ini tidak melanggar konstitusi.