Ganjar Usul Hak Angket DPR Soal Kecurangan Pemilu 2024, Begini Reaksi Jokowi, Anies hingga Gibran

TRIBUNMANADO.CO.ID - Baru-baru ini wacana pengajuan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir.

Usulan yang muncul dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Wacana itu mengemuka seiring berbagai dugaan kecurangan usai hitung cepat hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024. 

Ganjar menyampaikan usulan itu dalam rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di gedung High End, Jakarta Pusat pada Kamis, 15 Februari 2024.

Baca juga: Viral Seorang Caleg Ambil Kembali Bantuan Semen yang Disumbang untuk Masjid Gegara Raih Suara Rendah

Dia menuturkan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus disikapi.

Jika DPR tak siap dengan hak angket, Ganjar mendorong penggunaan hak interpelasi.

Hak angket diketahui bisa digunakan jika didukung 50 persen anggota DPR RI.

Sementara itu, kursi dua partai pengusung Ganjar yakni PDIP dan PPP di DPR belum mencapai batas minimal itu. 

Ia pun mengaku mengajak kubu pasangan calon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk turut mendorong langkah itu.

Menurutnya, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar, Senin (19/2/2024).

Ganjar mengatakan, usulan ini telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024 lalu.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.

"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," kata Ganjar. 

Usulan itu mendapat respons dari sejumlah pihak, termasuk dari pasangan AMIN yang sebelumnya juga ia ajak untuk turut mendorong langkah ini. 

Anies-Cak Imin Siap