Mata Lokal Memilih
Respons Stafsus Presiden hingga TKN Prabowo-Gibran Soal Kritikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik soal penguasa bertindak seperti zaman orde baru.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berapi-api saat berpidato dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) relawan Ganjar-Mahfud seluruh Pulau Jawa, Senin (27/11/2023).
Saat itu Megawati mengkritik soal penguasa bertindak seperti zaman orde baru.
Kritikan Megawati tersebut pun mendapat tanggapan dari berbagai pihak.
Mulai dari Staf Khusus Presiden hingga TKN Prabowo-Gibran.
Pada acara rakornas itu, Megawati awalnya mengungkapkan penilaiannya terhadap kondisi politik tanah air saat ini.
Menurut Megawati, saat ini ada keadaan dimana penguasa mulai menekan rakyat.
"Kamu (penguasa) musti liat perundangan bolehkah kamu menekan rakyat mu, boleh kah kamu memberikan apapun juga kepada rakyat mu tanpa melalui perundangan yang ada di RI ini?" kata Megawati.
Lebih lanjut, Megawati mengungkapkan adanya kejengkelan yang dirasakan.
Sehingga, dirinya turut menyinggung soal kondisi kekeluargaan yang belakangan memang menjadi polemik dalam Pilpres 2024.
"Lalu keluarganya itu sama sih? Engga deh, sorry deh. Emang keluarganya polisi juga engga lah, makan baso juga, Takut atau tidak?" tanya Megawati kepada pada sukarelawan.
"Tidak," jawab relawan.
"Yes gitu dong. Aih mustinya ibu gak boleh ngomong gitu, tapi ibu jengkel," tegas Megawati.
Lebih lanjut, dirinya bahkan sampai menyinggung kalau pemerintahan atau penguasa saat ini merupakan cerminan di masa orde baru.
Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengaku merasakan betul kondisi perpolitikan di masa orde baru.
"Republik ini penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman orde baru?" ungkap Megawati.
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.