Mata Lokal Memilih
Respons Stafsus Presiden hingga TKN Prabowo-Gibran Soal Kritikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik soal penguasa bertindak seperti zaman orde baru.
Sedangkan Presiden keempat yang juga merupakan ayahnya, Abdurrahman Wahid, berkontribusi dalam meletakkan dasar demokrasi dan membuka Istana untuk seluruh rakyat negeri.
"Ibu Mega membangun pranata-pranata dan institusi-institusi demokrasi dan penegakkan hukum. Pak SBY memastikan bahwa supremasi sipil tetap dipegang teguh, dan militer tidak kembali berpolitik praktis," ucap Yenny.
"Pak Jokowi membangun ekonomi dengan lompatan yang sangat luar biasa, termasuk di dalamnya soal kedaulatan ekonomi dan hilirisasi," imbuhnya.
Hal yang menjadi tantangan, kata Yenny, pemimpin masa depan harus membereskan beberapa permasalahan.
Masalah itu berada di bidang penegakan hukum hingga antikorupsi.
Karena itu, pihaknya memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang salah satu fokusnya adalah di bidang penegakan hukum.
"Itu yang harus menjadi semangat dari pasangan Ganjar-mahfud, penegakkan demokrasi, pemberantasan korupsi, pranata-pranata demokrasi, dan iklim berdemokrasi yang sehat harus tetap dipertahankan di negara kita. Karena ini adalah titipan amanat dari masyarakat," jelas Yenny.
Pengamat Sebut Mulai Sensitif
Peneliti Pusat Riset dan Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai pernyataan Megawati sebagai kritik terhadap pemerintahan Jokowi.
Namun, kata Firman, menyebut cap Orde Baru untuk mengkritik pemerintah bukanlah hal baru.
Ia menyebut fenomena ini telah terjadi pada tahun 2014 dan 2019, saat PDIP menang Pemilu.
"Tahun 2019, 2014, itu kan juga terlontar (cap pemerintah Orde Baru). Pada masa itu, sebagian kalangan juga sudah mengindikasikan bahwa praktik politik yang ada seperti Orde Baru. Jadi ini bukan hal yang betul-betul baru juga," kata Firman dilansir dari kompasTV, Selasa (28/11/2023).
Peneliti BRIN itu menyebut pernyataan soal Orde Baru menunjukkan insekuritas dan puncak kegusaran akibat PDIP dan Jokowi berpisah haluan jelang Pilpres 2024.
"Bisa jadi situasinya berbeda jika kalau memang tetap sejalan antara Pak Jokowi dan Bu Mega. Sekarang, Ibu Mega sebagai bagian dari kekuasaan sudah mulai merasakan praktik yang dirasakan oposisi selama ini," kata Firman.
"Kalau sebelumnya menjadi bagian dari kekuasaan, saat ini saya kira sudah terlepas dari kekuasaan sehingga mulai merasakan dan mulai sensitif, mengalami insekuritas dengan situasi politik yang terjadi," ujarnya.
Telah tayang di Tribunnews.com
Baca Berita Lainnya di Google News
Baca Berita Terbaru Tribun Manado KLIK INI
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.