Mata Lokal Memilih
Respons Stafsus Presiden hingga TKN Prabowo-Gibran Soal Kritikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik soal penguasa bertindak seperti zaman orde baru.
"Nah itu juga hanya bisa dilakukan oleh menteri sosial dan Kementerian Sosial juga tersentralisasi oleh partai tertentu," katanya.
Nusron kemudian membahas potensi mobilisasi di tempat lain.
Dia bilang, potensi adanya mobilisasi di lembaga permasyarakatan (lapas) yang juga hanya bisa dilakukan oleh Menkumham Yassona Laoly yang berasal dari kader PDIP.
"Yang bisa dimobilisasi adalah lapas lapas ya kan lapas lapas yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu," katanya.
Karena itu, Nusron menuturkan bahwasanya kemungkinan adanya mobilisasi para pendamping desa.
Dia bilang, hal ini hanya bisa dilakukan oleh seorang menteri yang berasal dari PDIP.
"Para pendamping pendamping desa yang bisa mempengaruhi kepala desa pembangunan desa diklaim sama ditakut-takutin kalau nggak ikut nanti nggak akan ke bagian pembangunan desa itu juga dari menterinya dari partai tertentu," katanya.
Terakhir, Nuaron menyatakan satu ciri gaya orde baru adalah intelijen negara dipakai untuk kepentingan memenangkan paslon tertentu.
Dia mengungkit kasus Pj kepala daerah diminta membuat fakta integritas memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh BIN.
"Salah satu ciri lagi Orde Baru adalah Intelijen Negara itu dipakai untuk kepentingan menakut-nakutin orang kemudian membuat fakta integritas supaya memenangkan calon tertentu dan saya tahu dan kita semua paham dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu bukan oleh Pak Jokowi dan kita juga sama-sama tahu bahwa aparatur aparatur ini juga mempunyai kedekatan dengan pihak-pihak siapa," katanya.
Sementara itu, Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid mengatakan setiap kekuasaan memiliki ciri khasnya dan kontribusinya tersendiri bagi pembangunan Indonesia.
Ciri khas ini bahkan sudah ada sejak zaman Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden saat ini, Joko Widodo (Jokowi).
Yenny menyampaikan, Soekarno atau Bung Karno misalnya, memiliki kontribusi besar dalam memimpin Indonesia pada masa transisi dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka.
Presiden kedua, Soeharto, berkontribusi meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa kepemimpinannya.
Begitu halnya BJ Habibie yang berkontribusi di bidang teknologi karena kecerdasannya.
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.