Daftar Tempat yang Tidak Boleh Dipasang Alat Peraga Partai Politik Selama Kampanye Pemilu 2024

Lokasi yang dilarang dipasang spanduk kampanye

Setiap provinsi dan kota/kabupaten memiliki aturan masing-masing untuk menentukan lokasi yang dilarang dipasang alat peraga kampanye.

Berdasarkan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2023, berikut beberapa lokasi yang tidak boleh dipasang alat peraga kampanye di Pemilu:

• Fasilitas pemerintah di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
• Gedung
• Halaman
• Lapangan
• Tempat lainnya yang ditentukan penanggung jawab fasilitas pemerintah
• Tempat pendidikan, berupa universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas
• Tempat pendidikan, termasuk gedung, halaman, lapangan, dan tempat lainnya yang ditentukan penanggung jawab tempat tersebut
• Gedung perwakilan pemerintah di luar negeri
• Tempat ibadah
• Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
• Jalan protokol
• Jalan bebas hambatan
• Sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar, dan tembok
• Taman dan pepohonan
• Fasilitas tertentu milik pemerintah
• Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum

Pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.

Sanksi pemasangan alat peraga kampanye

Masih berdasarkan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023, alat peraga kampanye wajib dibersihkan oleh peserta Pemilu paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara.

Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu, pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan saat kampanye.

Sanksi jika melanggar tempat yang dilarang untuk kampanye diatur dalam Pasal 521 UU Pemilu.

Setirap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang sengaja melanggar larangan pelaksanaan kmpanye dapat dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.

Alat peraga kampanye yang tidak dibersihkan oleh peserta Pemilu akan disita oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan tidak dapat diminta kembali.

Baca juga: Foto Baliho Caleg yang Dicopot di Manado Sulawesi Utara pada Hari Pertama Kampanye, Melanggar Aturan

Tayang di Kompas.com