Government Finance Statistics Strategis Provinsi Sulawesi Utara Triwulan I 2023

1. Pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) tercatat Pendapatan Pemerintah Umum sebesar Rp 6.057.595.903.241 (setelah dilakukan konsolidasi dengan pengurangan sebesar Rp 1.603.361.667.502), yang terdiri dari pendapatan Pemerintah Pusat Rp 5.441.124.097.672, Pemerintah Provinsi sebesar Rp 601.430.559.939, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 1.618.402.913.132. 

Sedangkan beban pada Pemerintah Umum tercatat sebesar Rp 4.223.589.907.208 (setelah dilakukan eliminasi/pengurangan akun-akun timbal balik sebesar Rp1.603.361.667.502). 

Beban tersebut terdiri dari Beban Pemerintah Pusat Rp 4.098.092.617.770, Pemerintah Provinsi Rp 450.082.918.919, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 1.278.776.038.021. 

Penjumlahan total pendapatan dikurangi total beban dan akun-akun timbal balik menghasilkan Transaksi Neto pada Aset-aset dan Kewajiban sebesar Rp 1,343,031,479,902 pada Pemerintah Umum.

Rinciannya terdiri dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 7.312.624.423.450, Pemerintah Provinsi sebesar Rp 151,347,641,020 dan Pemerintah Kabupaten Kota sebesar Rp 2.026.078.513.745. 

Baca juga: Foto-foto Pengamen Badut di Manado Ditertibkan Dishub dan Satpol PP

Baca juga: Ganjar Pranowo Bahas Sampah dan Masyarakat untuk Selesaikan Persoalan

2. Sedangkan pada laporan keuangan pemerintah konsolidasian (LKPK), jumlah pendapatan tercatat sebesar Rp 1.749.595.768.566 (setelah dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal-balik sebesar minus Rp 1.603.361.667.502), jumlah belanja mencapai Rp 4.480.324.547.990 (termasuk jumlah transfer yang telah dikonsolidasi sebesar Rp 1.603.361.667.502). 

Keadaan ini menyebabkan defisit pada LRA-Konsolidasian sebesar Rp 2.730.728.779.424. Jumlah pembiayaan neto adalah sebesar Rp 92.562.572.292, sehingga SIKPA periode ini menjadi sebesar Rp 2.638.166.207.132. 

3. Berdasarkan data kertas kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) per tanggal 31 Maret 2023, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian Pemerintah Pusat di Sulawesi Utara menunjukkan realisasi Pendapatan dan Hibah sebesar Rp 1.130.878.003.041; Belanja K/L sebesar Rp 1.472.134.369.605 dan Transfer Pemerintah Pusat (BA 999.05) sebesar Rp 2.838.716.951.319. 

Hal ini menyebabkan keuangan defisit sebesar Rp 3.179.973.317.883. Tidak ada penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan pada periode ini, sehingga terdapat selisih kurang pembiayaan angaran (SIKPA) sebesar nilai defisit. 

Belanja Negara triwulan I TA 2023 di Sulawesi Utara berjumlah sebesar Rp21,99 triliun dengan realisasi Rp 4,31 triliun atau 19,60 persen, terjadi kontraksi 6,88 persen (yoy) pada (K/L dan TKD). 

Sementara Belanja TKD terealisasi sebesar Rp2.838,7 miliar (22,01 persen dari pagu) yang berasal dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dan Dana Desa, sementara DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal (DIF) belum terdapat realisasi. 

Belanja pemerintah pusat menunjukkan kinerja yang baik triwulan ini dengan indikator rata-rata yang memiliki nilai gap positif dari target. 

Rata-rata jumlah belanja negara berada 1,19 persen di atas target triwulan I. Kinerja ini juga didukung oleh kontrak-kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN yang telah berjumlah sebesar Rp 1,34 triliun oleh satker-satker Kementerian PUPR, Kemenhub dan Kemenhan. 

Realisasi pembayaran atas kontrak-kontrak tersebut mencapai 24,50 persen. Meskipun berkinerja cukup baik, terdapat beberapa permasalahan pelaksanaan anggaran pada triwulan ini antara lain: 

a. Pada belanja K/L, terdapat 23 satker belum melakukan pencairan dana meskipun telah memiliki DIPA TA 2023. 

Baca juga: Begini Cara Transfer Chat WhatsApp Tanpa Perlu Menggunakan Google Drive, Sangat Praktis

Baca juga: Daftar Harga BBM Terbaru, Rabu 5 Juli 2023: Pertamax Turbo hingga Dexlite Naik Jadi Segini