Mata Lokal Memilih
Tiga Partai Koalisi Perubahan Setuju Satu Nama Cawapres Anies Baswedan, Ini Alasan Belum Diumumkan
Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) disebut telah menyetujui nama bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Pengumuman Tunggu Waktu yang Tepat
Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, mengatakan tidak ada yang memaksa sodorkan nama cawapres di internal Koalisi Perubahan.
Ia juga menyebut, nama bakal cawapres pendamping Anies Baswedan sudah ada di kantong.
Selanjutnya, kata dia, pengumuman nama pendamping Anies Baswedan tersebut tinggal menunggu momen waktu yang tepat.
"Tidak ada yang paksa memaksa, yang ada mengusulkan."
"Jadi suasana demokrasi itu kebersamaan itu dilihat dari banyak sisi, daya dukung suaranya dan lainnya," kata Aboe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
"Nanti pada pertemuan terakhir akan muncul namanya, sudah di kantong tinggal keluar. Nanti kita lihat pada waktunya," jelas dia.
Mengenai permintaan Demokrat untuk segera umumkan cawapres Anies, Aboe berujar hal itu bukan sebuah desakan.
"Bukan mendesak kita berharap ada sebuah keputusan bersama, lebih cepat semakin bagus."
"Tapi cepatnya itu sesuai dengan situasi politik kita," imbuhnya.
Diketahui, Partai Demokrat sebelumnya mendorong agar Koalisi Perubahan bisa mengumumkan cawapres Anies Baswedan pada Juni 2023.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan alias Syarif Hasan, membeberkan alasan pihaknya mendorong hal demikian.
Syarif Hasan mengatakan, kondisi tersebut melihat dari keperluan pasangan capres-cawapres untuk bertemu dengan masyarakat.
"Ya kita lihat ini perlu untuk deklarasi secepatnya karena kita kan tidak begitu banyak memiliki waktu untuk bertemu dengan rakyat," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Hingga kini, Anies Baswedan memang belum mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.