Mata Lokal Memilih
Tak Ada Jaminan Puan Maharani Jadi Capres PDIP Meski Anak Megawati Soekarnoputri, Ini Jawabannya
Puan menambahkan Megawati akan memilih capres dari kader PDIP yang memiliki kapabilitas untuk memimpin.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebagai anak Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani harusnya mendapatkan prioritas di PDI Perjuangan.
Apalagi ia disebut sebagai penerus di PDI Perjuangan.
Namun rupanya belum tentu ia akan diusung sebagai calon presiden.
Baca juga: Puan Maharani: Pak Jokowi Bukan Keluarga Kita tapi Begitu Sayangnya Ibu Megawati, Bukan Merendahkan
Ketua DPR RI Puan Maharani saat diwawancarai oleh Tribun Network di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
Sebab bukan sebagai keharusan bagi Megawati Soekarnoputri untuk mengusung anaknya sendiri.
Tentu ia harus memiliki pertimbangan yang cukup matang, sebab ini terkait masa depan bangsa dan PDI Perjuangan.
Puan Maharani pun cukup legowo jika tak diusung PDI Perjuangan.
Rupanya ia sangat mengetahui apa yang menjadi aturan di PDI Perjuangan.
Baca juga: Puan Maharani: Capres 2024 dari PDIP Tak Harus Saya
Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani menegaskan dirinya belum tentu diusung menjadi capres 2024 meski ia adalah anak dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Puan mengungkapkan pengusungan capres 2024 dari PDIP tidak serta-merta hanya urusan 'kasih sayang Megawati ke anaknya' tetapi terkait pemimpin bangsa dan negara.
Puan menambahkan Megawati akan memilih capres dari kader PDIP yang memiliki kapabilitas untuk memimpin.
"Apakah siapa (capres yang diusung PDIP), bagaimana, ya pasti Bu Mega punya pertimbangan tersendiri. Jadi bukannya harus Puan Maharani," tegasnya dalam program ROSI di YouTube Kompas TV, Kamis (12/1/2023).
Baca juga: Ketua DPR RI Puan Maharani Terima Kunjungan Pimpinan Tribun Network
"Tentu saja yang nanti dipilih itu karena kader. Jadi yang harus disampaikan adalah seorang kader yang dipilih karena punya kompetensi dan kapabilitas," sambungnya.
Kemudian, Puan juga menegaskan ketika dirinya berada di PDIP, ia berposisi sebagai kader dan bukanlah seorang anak dari Megawati.
Sehingga, dirinya mengatakan tidak ada hak istimewa yang diberikan Megawati kepada Puan.
"Jadi semua penugasan yang diberikan ke saya karena bukan saya yang minta, tapi memang karena Bu Mega menugaskan, memberikan amanah."
"Bukan juga saya ikut-ikut saja, tentu saja Bu Mega sudah menentukan tugas atau amanah atau posisi mana sih yang sebenarnya Puan itu cocok," jelasnya.
Lebih lanjut, Puan menceritakan bahwa Megawati dapat menempatkan diri ketika menjabat seorang ketua umum dan saat menjadi seorang ibu.
Bahkan, lanjutnya, Megawati sampai berdebat dengan Puan jika membicarakan terkait permasalahan bangsa dan negara.
"Kalau udah urusan kerjaan, urusan hal-hal yang berbau atau berkaitan bangsa dan negara, kita saklek berdiskusi bahkan sampai berdebat."
"Saya merasa tidak ada privilege untuk saya, karena memang selalu ditugaskan turun ke bawah, kerja yang bener, yang kuat, yang sabar, yang tabah dalam menjalani tantangan ke depannya," tukasnya.
Sebelumnya, Puan digadang-gadang akan diusung Megawati untuk menjadi capres 2024 dari PDIP selain Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Bahkan pidato Megawati soal pemimpin perempuan dalam HUT PDIP ke-50 pada Selasa (10/1/2023) itu menjurus pada dirinya akan mengusung Puan sebagai capres 2024.
Di hadapan ribuan kader PDIP, Megawati juga menyinggung pempimpin perempuan akan lahir kembali seperti dahulu.
"Jadi persentase itu ingin saya naikkan, tapi anjlok banget, yang namanya di legislatif, di struktur di eksekutif."
"Jadi tanya saya, sekolahan apa nggak ? Yes. Terus kenapa? Apa sih kurangnya? Kurang dari aturannya, rasanya kok nggak salah," kata Megawati.
Tanggapan Pengamat soal Sinyal Puan jadi Capres PDIP
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mengungkapkan pidato Megawati itu juga menjadi sinyal untuk mendukung Puan.
"Bagaimanapun PDIP punya bosnya sendiri, punya putri mahkota yang tentu juga punya hak juga untuk disiapkan atau bisa dicalonkan (sebagai preiden) oleh Megawati, yaitu Puan Maharani," ujar Ujang ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (12/1/2023).
Puan, kata Ujang, dinilai memiliki keistimewaan sendiri lantaran menjadi anak kandung dari Megawati.
Ditambah, wewenang pengusungan capres dari PDIP ada di tangan Megawati.
"Hak prerogratifnya ada pada Megawati. Memang di internal PDIP kan konstruksi politiknya sudah kita pahami bahwa dari petinggi sampai katakanlah pejabat di struktural partai, dukungan itu mengarah ke puan," tegasnya.
Di sisi lain, Ganjar yang juga digadang-gadang menjadi capres 2024 dari PDIP dinilai oleh Ujang tidak disorot oleh Megawati.
Hal tersebut nampak dari hampir dua jam Megawati berpidato, tidak disebut nama Ganjar sedikitpun.
Bahkan, dalam acara tersebut, Ganjar tidak diperlakukan spesial dengan bukti tidak berada di barisan kursi terdepan.
Hal ini, kata Ujang, diduga bentuk pengesampingan Ganjar dalam struktural PDIP agar Puan yang menjadi sorotan publik.
"Ganjar di internal itu dipinggirkan, di eksternal banyak yang dukung karena memang polanya seperti itu, karena di internalnya ada Mbak Puan."
"Kalau ada capres lain kan itu ibaratnya seperti ada matahari kembar yagn tidak boleh bersinar di partai, biar saja sinarnya di luar," tukasnya.
Kendati demikian, Ujang mengatakan masih terlalu dini untuk menyimpulkan sinyal-sinyal tersebut lantaran politik itu dinamis.
"Politik selalu berubah, selalu dinamis. Hari ini mungkin seperti itu, ke depan kita nggak tahu. Itu yang sulit dipelajari di politik," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(YouTube Kompas TV)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.