Opini

Problematika Badan Ad Hoc Versus Kompleksitas Pemilu 2024

Problematika Badan Ad Hoc Versus Kompleksitas Pemilu 2024. Oleh: Sriwulan J. C. Suot (Staf PPNPN KPU Kota Manado).

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Handhika Dawangi
Istimewa
Sriwulan J. C. Suot. Problematika Badan Ad Hoc Versus Kompleksitas Pemilu 2024. 

Oleh:

Sriwulan J. C. Suot
(Staf PPNPN KPU Kota Manado)

GELARAN pemilu merupakan agenda politik yang penting dan dinantikan oleh semua orang, baik oleh aktor politik itu, maupun masyarakat yang mengharapkan perubahan pada wilayahnya dengan terpilih atau bergantinya kepemimpinan.

Pemilu yang juga sering disebut sebagai “pesta demokrasi”, dilaksanakan di Indonesia setiap 5 (lima) tahun.

Sebanyak 12 (dua belas) kali Indonesia telah mengadakan pemilu.

Pada masa orde lama dilaksanakan Pemilu 1955, kemudian masa orde baru, pemilu dilaksanakan enam kali, yaitu pada tahun: 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.

Sedangkan di era reformasi saat ini, pemilu telah dilaksanakan sebanyak lima kali, yakni pada tahun: 1999, 2004, 2009, 2014, dan terakhir Pemilu 2019.

Tentunya, dalam setiap penyelenggaraan pemilu ada yang bertindak sebagai penyelenggara, salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU sendiri dalam metamorfosisnya sejak tahun 1955 disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), kemudian tahun 1971 sebagai Lembaga Pemilihan Umum.

Pada tahun 1977 sampai dengan 1997 penyelenggara pemilu dikenal dengan nama Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP).

Halaman
1234
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved