Terkait Putusan Pemecatan James Arthur Kojongian dari DPRD, Pengamat: Belum Mengikat

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pengamat Politik Jefry Paat mengatakan Keputusan Badan Kehormatan (BK) yang telah mengeluarkan rekomendasi pemecatan James Arthur Kojongian (JAK) dari kursi DPRD Sulut belum mengikat. 

"Sebenarnya badan kehormatan itu hanya menangani masalah-masalah internal dewan, jadi kalau soal keputusan mengebai pemberhentian JAK, itu adalah kewenangan Mendagri," jelas Paat kepada Tribun Manado.

• Cinta Segitiga Dibalik Sate Beracun, Dikirim ke Anggota Polisi Namun Salah Sasaran, Anak Ojol Tewas

• Pendiri Microsoft Bill Gates Cerai dengan Istri Melinda Gates, Begini Pembagian Harta $ 130 Miliar

• Rebutan Anak, Atalarik Syach Buat Surat Terbuka setelah Tsania Marwa Lakukan Eksekusi Penjemputan

Menurutnya, Badan Kehormatan hanya sekedar memberikan rekomendasi terkait adanya masalah-masalah tertentu kepada Mendagri. 

"Jadi Mendagri yang nantinya akan memberikan keputusan apakah dia diberhentikan atau tidak," kata Paat. 

Selain itu, dari segi Partai sendiri, kalau memang JAK akan diberhentikan, itu juga karena adanya rekomendasi dari partai pengusung, karena aturan seperti itu. 

• Kunjungi Polresta Manado Puslitbang Polri Nilai Kinerja Para Personel

• 2 Shio ini Perlu Bersabar, Hari ini Selasa 4 Mei 2021 Mereka Diramal Kurang Beruntung, Itu Shiomu?

"Jadi keputusan BK itu, itu hanya dalam bentuk-bentuk etika dari anggota DPRD bukan keputusan final pemecatan atau pemberhentian karena itu menjadi kewenangannya Kemendagri," beber Paat. 

Ditambahkannya, bahwa terkait keputusan jika adanya pemecatan JAK tersebut, partai tidak bisa menolak, karena ini menyangkut masalah etika anggota DPRD. 

"Oleh sebab itu, BK juga harus menginformasikan kepada Partai bahwa yang bersangkutan ini sudah melanggar kode etik anggota DPRD," pungkas Paat. (Mjr).

• Peringatan Dini Selasa 4 Mei 2021, BMKG: Potensi Hujan Lebat Petir dan Angin Kencang

• Maknai Hari Kebebasan Pers Sedunia, Rio Palilingan: Pers Adalah Corong Rakyat

• Soal Rekom BK Untuk Pemecatan JAK, Begini Tanggapan Pengamat Politik Ferry Liando