Breaking News:

James Arthur Kojongian

Soal Rekom BK Untuk Pemecatan JAK, Begini Tanggapan Pengamat Politik Ferry Liando

Pengamat Politik Ferry Liando menyatakan langlah yang sudah ditempuh BK itu sudah merupakan kewenangan.

Istimewa
Pengamat Politik Ferry Liando 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado -- Kasus yang menimpa Politisi Partai Golkar Sulut James Arthur Kojongian (JAK) masih terus bergulir.

Bahkan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan rekomendasi untuk pemecatan JAK dan telah berproses di Kemendagri.

Terkait hal ini Pengamat Politik Ferry Liando menyatakan langlah yang sudah ditempuh BK itu sudah merupakan kewenangan.

"Iya BK memiliki kewenangan untuk itu," kata Akademisi Unsrat ini.

Dia menerangkan dalam PP 12 tahun 2018 menyebutkan bahwa BK memiliki tugas yaitu memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik. Lalu meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD. Kemudian melakukan penyelidikan, verilikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

Serta melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi kepada rapat paripuma.

"Tugas badan kehormatan itu dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD," terang Liando.

Adapun rekomendasi BK memurutnya adalah final. Namun jika parpol menolak maka proses administrasi akan terhambat

Untuk itu dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau, mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jadi tugasnya adalah mengusulkan

"Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan," jelas Liando.

Halaman
12
Penulis: Hesly Marentek
Editor: Rizali Posumah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved