TRIBUNMANADO.CO.ID - kasus polemik pelantikan ayahnya sebagai Bupati Talaud berproses di Kemendagri, Rabu (15/01/2020).

Kata Hillary Lasut, ekspose kasus yang dihadiri pakar hukum tata negara di Indonesia menyimpulkan Elly Engelbert Lasut dan Moktar Parapaga (E2L-MAP) harus dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud.

Menurut anggota DPR RI ini, hal itu  sudah diperjuangkan sejak lama oleh Partai Nasdem dan masyarakat Talaud.

"Sehingga tidak ada yang mengagetkan dari hasil ekspose yang semuanya sepakat bahwa demi kepastian hukum pelantikan harus dijalankan," kata Hillary kepada Tribun Manado.

• Pakar Hukum Sepakat Elly Lasut Harus Dilantik, Ekspose Kasus Polemik Bupati Talaud Alot

Ia bilang, dalam ekspose itu juga dikemukakan bahwa pelantikan sebenarnya sifatnya seremonial. Dimana, Gubernur Sulut berkewajiban melantik E2L-MAP.

"Hal ini dikemukakan oleh ahli-ahli hukum tata negara dan tata usaha negara yang dihadirkan oleh Kemendagri," jelasnya.

"Bahkan Prof Yusril Ihza Mahendra  menyatakan apabila Gubernur Sulut khawatir digugat jika melantik karena adanya putusan MA,  beliau siap membantu menggugat balik siapa saja yang menggugat gubernur," katanya mengungkap salah satu hal penting dalam ekspose kasus itu.

• Berkali-Kali Tolak Gratifikasi, Semua Penyelenggara Pemerintahan Bolmong Harus Ikuti Jejak Yasti

Karena itu, Hillary bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Tinggal menunggu, kalau memang pak Gubernur taat hukum, tunjukan  dengan melaksanakan kewajiban hukum gubernur dengan melantik Elly Lasut," katanya.

Menurut Hillary, Gubernur Sulut telah menyatakan menunggu keputusan Kemendagri. "Sehingga kalau kemarin ada yang konferensi pers bilang Gubernur Sulut tidak akan melantik Elly Lasut, itu tidak berdasar dan aneh, karena Pak Olly jelas menyampaikan tadi akan melantik," katanya. (ndo)

• Hillary Lasut: Puji Tuhan, Semua Pakar Hukum Kemendagri Menyatakan E2L-MAP Harus Dilantik