Polemik Pelantikan Bupati Talaud

Pakar Hukum Sepakat Elly Lasut Harus Dilantik, Ekspose Kasus Polemik Bupati Talaud Alot

Polemik penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih Elly Engelbert Lasut dan Moktar Parapaga ditindaklanjuti oleh Kemendagri

Pakar Hukum Sepakat Elly Lasut Harus Dilantik, Ekspose Kasus Polemik Bupati Talaud Alot
Istimewa
Suasana ekspose kasus polemik pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih, Elly E. Lasut dan Moktar Parapaga di gedung A Kementerian Dalam Negeri, Rabu (15/01/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih Elly Engelbert Lasut dan Moktar Parapaga (E2L – MAP) akhirnya ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri.

Rabu (15/01/2020), Kemendagri menggelar ekspose kasus di gedung A.

Ekspose kasus yang dipimpin Sekjen dan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri ini dihadiri para ahli hukum.

Di antaranya, Prof Refly Harun DR Junaidi, Muhamad Ruliandi SH MH (ahli muda) dari pihak Kementerian Dalam Negeri; Prof Yusril Ihza Mahendra, Nasrullah, Putu Arta dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Selain itu, tim ahli hukum Pemprov Sulut, Prof Aminuddin, Dr A Putra Sidin, DR Irwan; Setjen KPU RI; Setjen Bawaslu RI; MK; MA, KPU Talaud serta Sekda Provinsi Sulut.

Gubernur Olly: Jusuf Kalla Aja tak Dikasih MA, Masak Elly Lasut Bisa 3 Periode, Menghadap Kemendagri

Sebagaimana dijelaskan dalam keterangan tertulis Tim E2L MAP ekspose kasus berlangsung alot. Dimana, semua para ahli mengemukakan pendapat hukumnya masing maaing sesuai dengan regulasi yang dipersoalkan.

Semua ahli hukum baik Tim ahli Hukum Kemendagri, Tim ahli Hukum dari Pasangan E2L- MAP, sepakat pasangan Elly dan Moktar harus dilantik.

Bahkan ahli dari Depdagri pun dengan penjelasan mengakui kalau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih ini tidak memiliki masalah hukum dalam administrasi.

Elly Lasut-Mochtar Parapaga Belum Dilantik, Toar Palilingan Sarankan Tunggu Langkah Mendagri

“Apa yang dipersoalkan di sini? Apakah dua periode bupati atau putusan MA? Secara fakta pasangan calon ini sudah ditetapkan oleh KPU dan sampai hari ini belum dicabut atau dianulir putusan itu, malah dikuatkan oleh putusan MK soal hasil Pilkada Talaud,” tegas Refly.

Kalaupun putusan MA yang dipersoalkan, lanjut Ruliandi, silahkan putusan MA yang membatalkan SK mendagri Tjahjo Kumolo dijalankan.

Kemudian, Mendagri Tito Karnavian menerbitkan SK baru yang tidak bercacat.

Elly Lasut Minta Masyarakat Talaud Tenang, soal Pelantikan Dirinya: Saya Serahkan ke Mendagri

Alasannya, karena pasangan calon ini masih sah pemenang Pilkada sesuai keputusan KPU yang dikuatkan dengan putusan MK.

Sementara itu, Ahli hukum dari E2L- MAP, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan secara detail proses hukum yang dialami E2L hingga pencalonannya yang kemudian ditetapkan oleh KPU sebagai calon bupati.

Kata dia, secara hukum sudah sesuai, dan tidak melanggar. “Kalau masalah dua periode kan sudah jelas, putusan MA juga jelas, putusan MK juga jelas, apalagi yang dipersoalkan? Silahkan lantik,” katanya sambil meminta Mendagri untuk segera menjadwalkan pelantikannya.

Di tempat terpisah, Pimpinan ekspos ini, Sekjen Depdagri mengatakan kalau pihaknya akan melakukan kajian terhadap hasil ekapos kasus ini lalu putusan dan diumumkan secara luas.(ndo)

Aryaduta Gelar Program Magang, Peserta Langsung Siap Kerja

Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved