KPU Makin Percaya Dini usai Putusan MK: Begini Hasilnya

Mahkamah Konstitusi (MK) MK telah memutuskan 25 permohonan sengketa hasil Pileg 2019 yang diajukan partai politik

KPU Makin Percaya Dini usai Putusan MK: Begini Hasilnya
Kompas.com
Sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan 25 permohonan sengketa hasil Pileg 2019 yang diajukan partai politik peserta pemilu di tiga provinsi, yakni yaitu Sulawesi Barat, NTT, dan Riau. Dari jumlah tersebut, 9 gugatan dinyatakan ditolak, 6 gugatan tidak dapat diterima, 6 gugatan gugur, dan 4 gugatan ditarik.

Baca: Presiden Jokowi Malu dengan Negara Tetangga: Ini Penyebabnya

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan hasil tersebut sekaligus membuktikan membantah tuduhan penggelembungan suara yang dilakukan penyelenggara pemilu. "Menurut MK sudah dipertimbangkan dan secara hukum tidak terbukti kami melakukan penggelembungan suara seperti yang didalilkan," ujar Ilham saat di sela sidang putusan di Gedung MK.

Dari 25 permohonan yang ditolak, berasal dari beberapa partai politik pada tiga provinsi, yakni Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Riau. Ilham yakin hingga sidang putusan berakhir, tak ada putusan MK yang memerintahkan KPU melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Namun, KPU akan melaksanakan jika dalam sidang lanjutan nanti dengan perkara lainnya MK memerintahkan dilakukannya PSU. Sebab, putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Dan persiapan pengadaan logistik akan disiapkan setelah ada putusan PSU dari MK.

Baca: Ledakan SUTET Desa Malon Timbulkan Korban

Terlepas dari kemungkinan tersebut, lanjut Ilham, KPU telah melangsungkan penyelenggaraan Pemilu 2019 sesuai dengan aturan yang tertera dalam Undang-Undang. "Kami tetap optimistis apa yang kami lakukan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang," pungkas dia.

MK menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pileg 2019 mulai Selasa, 6 Agustus 2019 hingga Jumat, 9 Agustus 2019. Sidang dipimpin sembilan hakim Mahkamah.
Hadir pihak-pihak yang berperkara, mulai dari peserta pemilu selaku pemohon, KPU selaku termohon, peserta pemilu lainnya selaku pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua MK Anwar Usman menyampaikan ada 67 dari 219 perkara yang akan dibacakan. Ke-67 perkara itu meliputi sengketa dari berbagai tingkatan dan sejumlah provinsi, seperti Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepualauan Riau, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali.

Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua, Sumatra Barat, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Baca: Sugeng Tindak Mbah Moen

Penetapan Setelah Sengketa

Ilham mengatakan pihaknya akan menetapkan anggota DPR terpilih hasil Pileg 2019 setelah seluruh gugatan diputus oleh MK. Hal ini disebabkan adanya syarat parliamentary threshold. "Dia kan satu kesatuan, dapil sekian, ini kan baru 3 provinsi, belum semua provinsi yang dibacakan sehingga masih menunggu sampai tanggal 9 nanti," ujarnya.

Setelah seluruh putusan gugatan dibacakan, Ilham menyebut pihaknya akan menggelar rapat pleno. Rapat pleno ini digelar untuk menentukan tanggal penetapan anggota DPR. "Baru kemudian pleno dan menentukan tanggal berapa kita akan tetapkan," kata Ilham.

Untuk agenda selanjutnya adalah penetapan jumlah kursi yang diperoleh tiap parpol dan dilanjutkan dengan penetapan nama-nama calon yang mendapatkan kursi tersebut. (tribun network/gel/dan/coz)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved