Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Usulkan Pileg Sistem Proporsional Tertutup: Ini Alasan Mahfud MD

Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ( KAHMI), Mahfud MD mengusulkan diberlakukannya

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Mantan Ketua MK, Mahfud MD jelaskan alasannya yang menyebutkan MK bisa langsung putuskan hasil sidang 

Mahfud MD mengatakan, rekonsiliasi akan terjadi ketika pihak oposisi dan koalisi pemerintah beralih dari memperdebatkan hasil Pemilu pada perdebatan kebijakan.

Karena itu, Mahfud MD menilai idealnya partai yang berada di pihak yang kalah memantapkan pilihan menjadi oposisi. Hal itu untuk menjaga keberimbangan berjalannya pemerintahan ke depan. Menurutnya, menjadi tidak ideal ketika posisi oposisi sangat lemah di parlemen.

"Saya berharap ada sedikit keberimbangan. Jangan semua partai ikut bergabung ke situ," katanya. Oposisi diuntungkan Berkaca pada pengalaman PDI Perjuangan dalam kurun waktu 2004 hingga 2014, berada di pihak oposisi juga menguntungkan bagi partai.

Setelah konsisten menjadi oposisi selama dua periode kepemimpinan presiden, PDI Perjuangan akhirnya memenangkan Pemilu legislatif 2014 dan 2019 dan berhasil menempatkan kadernya sebagai presiden.

"Biasanya yang memilih sikap oposisi itu itu diuntungkan. Seperti PDIP dulu 2004 sampai 2014 oposisi total. Tidak ada orangnya yang masuk ke pemerintahan.

Tiba - tiba setelah itu menang besar. Hasil Pemilu DPR terbanyak. Jabatan presiden dua periode. Kader dia yang jadi," ungkapnya. "Oleh sebab itu memilih oposisi untuk masa depan partai itu bagus. Tapi kalau mau bergabung boleh juga, siapa yang melarang."

Sementara itu, sampai sejauh ini ada dua partai yang memberikan sinyal akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

Wiranto Ingin Jokowi dan Prabowo Segera Rekonsiliasi 

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berharap, Joko Widodo ( Jokowi) dan Prabowo Subianto dapat segera menggelar pertemuan. Hal ini dalam rangka rekonsiliasi pasca- Pilpres 2019.

Wiranto mengatakan hal tersebut saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019). "Tentu kita berharap dengan penetapan ini kebersamaan ini dapat terjalin kembali.

Atau istilahnya yang dipopulerkan proses rekonsiliasi dapat berjalan dengan baik," kata Wiranto. "Dua tokoh kita harapkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa segera bertemu, untuk bicarakan bangsa Indonesia."

Menurut Wiranto, dengan ditetapkannya Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai paslon terpilih Pemilu 2019, maka tahapan penting dalam proses berdemokrasi telah terlewati. Ia mengatakan, Indonesia sudah berhasil menyelesaikan proses pemilihan umum yang terbesar dan paling rumit. Memang terjadi sejumlah gejolak selama tahapan pemilu, tetapi, hal itu masih bisa diatasi.

"Memang ada gejolak tetapi Alhamdulillah atas kesadaran bersama gejolak itu berakhir dengan baik," ujarnya. Oleh karenanya, menurut Wiranto, tahapan selanjutnya adalah melakukan pembangunan nasional untuk mencapai kemajuan Indonesia.  (tribun/kps)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved