Usulkan Pileg Sistem Proporsional Tertutup: Ini Alasan Mahfud MD

Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ( KAHMI), Mahfud MD mengusulkan diberlakukannya

Usulkan Pileg Sistem Proporsional Tertutup: Ini Alasan Mahfud MD
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Mantan Ketua MK, Mahfud MD jelaskan alasannya yang menyebutkan MK bisa langsung putuskan hasil sidang 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MALANG - Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ( KAHMI), Mahfud MD mengusulkan diberlakukannya kembali sistem proporsional tertutup dalam pemilihan anggota DPR. Hal itu untuk menggantikan sistem proporsional terbuka yang selama ini diberlakukan.

Mahfud menilai, penerapan sistem proporsional terbuka menimbulkan banyak masalah. Selain maraknya transaksi politik uang, sistem tersebut hanya menguntungkan calon yang populer.

Baca: Jokowi Singgung Pertemuan dengan Prabowo-Sandi: Begini Kata Pengamat Politik

"Sekarang proporsional terbuka ternyata di lapangan menimbulkan masalah. Orang yang populer tapi tidak punya ideologi yang sesuai dengan partai," katanya saat menjadi pembicara dalam Halal bi Halal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mencontohkan fenomena masuknya artis sebagai calon anggota legislatif. Artis yang sudah punya modal keterkenalan sangat berpotensi menggeser calon yang berasal dari kader partai.

"Sehingga yang berjuang dari bawah tersingkir oleh artis. Bahkan partai-partai sengaja merekrut artis," jelasnya. Kondisi itu menurut Mahfud akan mendistorsi perjuangan partai. Sebab, perwakilan yang lolos ke parlemen tidak memahami ideologi perjuangan partai.

"Sehingga nanti perjuangan partai ini menjadi kabur. Kemudian terpikirkan kembali pakai proporsional tertutup," katanya.

Baca: Utusan Prabowo Lakukan Ini kepada Maruf Amin

Kelemahan sistem proporsional tertutup Mahfud MD menyadari bahwa sistem proporsional tertutup juga memiliki kelemahan. Namun, sistem ini akan memberikan kesempatan bagi partai untuk menentukan kadernya yang bakal lolos ke parlemen. Sebab, penentuan calon terpilih dilakukan melalui nomor urut yang ditetapkan oleh partai.

"Memang ada positif negatifnya. Kalau dengan proporsional tertutup suap menyuap itu biasanya dilakukan borongan dari orang kepada pimpinan partai. Tapi kalau dengan sistem proporsional terbuka, suap itu biasa dilakukan secara eceran. Ke tukang terima uang di tingkat bawah," katanya.

"Sama ada buruk dan ada jeleknya. Yang penting kita mencari orang yang berkualitas," imbuhnya. Mahfud mengatakan, nantinya KAHMI akan menyusun naskah akademik dan akan mengusulkannya pada pemerintah.

Ketua Pelaksana Halal bi Halal, Mohamad Khusaini mengatakan, sistem proporsional tertutup akan memgurangi biaya politik. "Sekarang saat sistem terbuka memang demokrasi kita semakin maju. Tapi cost politiknya semakin besar," katanya.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved